Breaking News:

Sulteng Hari Ini

Perusahaan di Sulteng Tak Bayarkan THR Sesuai Ketentuan UU, Siap-siap Terima Sanksi Ini

Pemerintah Sulawesi Tengah mewanti-wanti kepada perusahaan agar jangan sampai tak membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) terhadap pekerjanya.

Serambi Indonesia
Ilustrasi THR 

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Moh Salam

TRIBUNPALU.COM, PALU - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah mewanti-wanti kepada perusahaan agar jangan sampai tak membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) terhadap pekerjanya.

Kepala Bidang (Kabid) Pembinaan Hubungan Industrial (PHI) dan Pengawasan Ketenagakerjaan (Wasnaker) Joko Pranowo mengatakan, ada sejumlah sanksi menunggu perusahaan apabila tidak menunaikan pemberian THR tersebut.

"Kalau perusahaan tidak membayarkan THR akan diberikan sanksi seperti Teguran tertulis, denda keterlambatan membayar THR bisa mencapai 5 persen dari yang diterima," ungkap Joko Jumat (23/4/2022).

Ia pun menyebutkan, jika perusahaan masih tak mengindahkan teguran tertulis oleh Pengawas Ketenagakerjaan maka tidak akan diberikan pelayanan seperti pembatasan usaha perusahaannya.

Sanksi administratif di atas sesuai dengan Peraturan Pemerintah (Permen) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Baca juga: Bacaan Niat dan Tata Cara Salat Tarawih dan Witir Bulan Puasa Ramadhan, untuk Sendiri dan Berjemaah

Baca juga: Waktu Larangan Mudik Diperpanjang, Begini Tanggapan Mahasiswa Perantau di Kota Palu

Baca juga: Soal Pembayaran THR, Disnaker Sulteng: Kepala Daerah Harus Berikan Kepastian Hukum pada Buruh

Hal itu terdapat dalam Pasal 9 ayat 1 dan ayat 2 dan Permenaker 6 tahun 2016, diantaranya:

A. Teguran tertulis
B. Pembatasan kegiatan usaha
C. Penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi
D. Pembekuan kegiatan usaha

Kabid PHI Wasnaker itu menuturkan, terkenanya sanksi administratif tidak menghilangkan kewajiban perusahaan atas denda keterlambatan membayar THR  keagamaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundangan Undangan (Perppu).

“Perusahan tidak membayar THR  keagamaan dikenai sanksi administratif berupa, teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi dan pembekuan kegiatan usaha,' kata Joko.

Halaman
123
Penulis: Moh Salam
Editor: Haqir Muhakir
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved