Bawaslu Sulteng Ingatkan Kades di Tolitoli Tak Ikut Berpolitik Praktis

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Moh Salam 

TRIBUNPALU.COM, TOLITOLI - Ketua Bawaslu Sulteng Jamrin memberikan materi sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif kepada kepaldesa di Kabupaten Tolitoli, Sulawesi Tengah.

Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif tersebut tentang dukungan pemerintah desa dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024.

"Kepala Desa bersama perangkatnya merupakan ujung tombak dari pembangunan yang ada di masyarakat baik sosial, budaya maupun Politik, sehingga peran dari Kepala Desa dalam membantu tugas-tugas pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu bersama jajarannya menjadi sangat dibutuhkan dalam upaya mewujudkan Pemilu 2024 yang bersih," kata Ketua Bawaslu Sulteng Jamrin kepada TribunPalu.com melalui rilis tertulisnya, Minggu (5/3/2023).

Ia juga menyebutkan larangan politik praktis bagi Kepala Desa.

Termasuk dalam pencalonan Kepala Desa tidak boleh menggunakan basis partai politik.

"Kepala Desa tidak boleh berpihak pada kelompok dan golongan tertentu atau harus bersikap netral, serta Kepala Desa dilarang menjadi pengurus partai politik dan ikut serta/terlibat dalam proses kampanye Pemilu/Pilkada, terakhir Kepala Desa dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan/merugikan salah satu pasangan calon," jelas Jamrin.

Baca juga: AJI Palu Gelar Diskusi dan Pemutaran Film Tanah Emas, Bahas Penembakan di Parimo

Bagi Kades yang melakukan politik praktis, maka akan diberikan sanksi sesuai perundang-undangan yang berlaku.

"Ada sanksi yang akan dihadapi oleh Kades maupun perangkat Desa jika melanggar ketentuan yang sudah diatur, diantaranya ada sanksi administratif berupa teguran hingga pemberhentian, dan sampai pada sanksi pidana berupa kurungan penjara," tambahnya.

Jamrin mengimbau Kepala Desa untuk turut serta dalam membantu tugas-tugas dari Bawaslu.

"Kami pengawas Pemilu tidak bisa berjalan sendiri, makanya keterlibatan kepala Desa sangat penting dalam membantu tugas-tugas Bawaslu, paling tidak membantu Bawaslu dalam mensosialisasikan kepada masyarakatnya untuk tidak terlibat dalam praktek-praktek politik uang, politisasi sara dan ujaran kebencian serta larangan-larangn lainnya," tuturnya.

Sosialisasi pengawasan partisipatif yang dilaksanakan di Aula Hotel Mitra Utama Tolitoli dengan peserta dari seluruh Kepala Desa (Kades) se-kabupaten Tolitoli.(*)