Johnny G Plate Korupsi BTS Rp 8 Triliun, Kejaksaan Agung Pastikan Tak Ada Dana Mengalir ke Partai

TRIBUNPALU.COM - Kasus Korupsi pembangunan tower Base Transceiver Station (BTS) eks Menkominfo, Johnny G Plate masih menjadi sorotan.

Kejaksaan Agung bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah mengumumkan adanya kerugian negara lebih dari Rp 8 triliun dalam kasus Korupsi BTS Johnny G Plate.

Dari kerugian itu, Kejaksaan Agung memastikan tidak ada yang mengalir kepada partai politik.

"Enggak ada ke partai," ujar Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah, Minggu (21/5/2023).

Kerugian ini sendiri diketahui berasal dari tiga komponen, yaitu: biaya kegiatan penyusunan kajian pendukung, mark up harga, dan pembayaran BTS yang belum terbangun.

Akan tetapi tim penyidik masih mempelajari rincian kerugian dari masing-masing komponen.

"Ada hasil BPKP. Lagi dipelajari. Tebel bener itu," kata Febrie.

Adapun nilai proyek pembangunan BTS ini mencapai Rp 28 triliun hingga tahun 2024.

Sementara anggaran yang sudah digelontorkan dari tahun 2020 hingga 2021 mencapai Rp 10 triliun.

Sumber pendanaannya pun berasal dari beberapa komponen anggaran negara.

"Ada beberapa komponen," ujar Febrie.

Sebelumnya Kepala BPKP, Muhammad Yusuf Ateh telah mengumumkan hasil penghitungan kerugian negara dalam kasus Korupsi BTS.

Dalam menghitung kerugian keuangan negara, Ateh mengungkapkan bahwa BPKP melakukan penelitian dan prosedur audit dengan analisis, evaluasi data dan dokumen, serta klarifikasi pada para pihak terkait.

Selain itu, BPKP juga melakukan observasi fisik bersama tim ahli Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan penyidik ke beberapa lokasi, mempelajari, serta menggunakan pendapat ahli Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP), tim ahli lingkungan dan ahli keuangan negara. 

"Berdasarkan bukti yang kami peroleh, kami menyimpulkan terdapat kerugian negara 8.320.840.133.395 rupiah," ujar Ateh dalam konferensi pers bersama Jaksa Agung, Sanitiar Burhanuddin di Kantor Kejaksaan Agung pada Senin (15/5/2023).

Kejaksaan Agung Amankan Dokumen

Kejaksaan Agung telah memegang sejumlah dokumen yang berisi bukti keterlibatan eks Menkominfo Johnny G Plate dalam kasus rasuah menara base transceiver station (BTS).

Dokumen tersebut ditemukan tim penyidik Kejaksaan Agung dari rumah dinas Johnny G Plate di Jalan Widya Chandra V Nomor 27, Jakarta Selatan beberapa waktu lalu.

"Yang dibawa itu dokumen terkait dengan bukti keterlibatan," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana saat dihubungi pada Minggu (21/5/2023).

Sayangnya tak dirincikan lebih lanjut keterlibatan Johnny G Plate dari temuan dokumen-dokumen tersebut.

Namun yang pasti, dokumen-dokumen itu berkaitan dengan proyek pembangunan tower BTS yang berada di bawah naungan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi  pada Kementerian Komunikasi dan Informatika (BAKTI Kominfo).

"Yang pasti terkait proyek," katanya.

Selain dokumen, tim penyidik juga telah menyita sebuah mobil terkait Johnny G Plate.

Mobil tesebut ialah Range Rover seri Velar berwarna putih dengan nomor plat B 10 HAN.

Diketahui mobil pabrikan Inggris itu dijual di pasaran mulai dari Rp 2 miliar.

Berdasarkan pantauan Tribunnews.com, mobil itu terparkir di sekitar Gedung Pidana Khusus Kejaksaan Agung pada Jumat (19/5/2023).

"Iya disita terkait JP," ujar Kasubdit Penyidikan Direktorat Penyidikan Jampidsus Kejaksaan Agung, Haryoko Ari Prabowo, Minggu (21/5/2023).

Untuk sementara, tim penyidik masih menyita satu mobil yang terkait dengan Johnny G Plate.

"Baru satu mobil," katanya.

Aset-aset eks Menkominfo tersebut pun terus dikejar oleh tim penyidik.

Untuk itu, tim penyidik Kejaksaan Agung bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

"Koordinasi terus berjalan," kata Kala Biro Humas PPATK, Natsir Kongah pada Jumat (19/5/2023).

Nantinya, hasil penelusuran dana proyek dan aset para tersangka, termasuk Johnny G Plate akan diberikan kepada Kejaksaan Agung untuk keperluan penyidikan.

"Hasil analisis kita sampaikan kepada penyidik," kata Natsir.

Menkominfo Johnny G Plate Tersangka Keenam Kasus Korupsi Tower BTS

Menkominfo Johnny G Plate ditetapkan sebagai tersangka keenam kasus korupsi proyek tower BTS pada Rabu (17/5/2023).

Dalam penetapannya sebagai tersangka, Kejaksaan Agung menemukan bahwa Johnny G Plate memanfaatkan posisinya sebagai pengguna anggaran (PA) proyek BTS.

"Perannya bahwa yang bersangkutkan diduga keterlibatannya terkait jabatan yang bersangkutan sebagai menteri dan pengguna anggaran (PA)," ujar Direktur Penyidikan Jampidsus Kejaksaan Agung, Kuntadi pada Rabu (17/5/2023).

Peran itu ditemukan tim penyidik dari pemeriksaan ketiga kali Johnny G Plate sebelum ditetapkan sebagai tersangka.

Dari pemeriksaan tersebut, Menkominfo Johnny G Plate terbukti terlibat dalam peristiwa korupsi menara BTS.

Keterlibatan itulah yang menjadi alasan utama tim penyidik meningkatkan status Johnny G Plate dari saksi menjadi tersangka.

"Atas hasil pemeriksaan tersebut, tim penyidik pada hari ini telah meningkatkan status yang bersangkutan dari saksi menjadi tersangka," katanya.

Usai ditetapkan tersangka, Johnny G Plate langsung ditahan selama 20 hari ke depan terhitung sejak hari ini, Rabu (17/5/2023) di Rutan Salemba cabang Kejaksaan Agung.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung telah menetapkan lima tersangka dalam perkara ini.

Mereka ialah: Direktur Utama BAKTI Kominfo, Anang Achmad Latif; Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, Galumbang Menak Simanjuntak; Tenaga Ahli Human Development (HUDEV) Universitas Indonesia tahun 2020, Yohan Suryanto; Account Director of Integrated Account Departement PT Huawei Tech Investment, Mukti Ali; dan Komisaris PT Solitech Media Sinergy, Irwan Hermawan.

Dalam perkara ini, tim penyidik menjerat para tersangka dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 jo. Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.(*)