Bawaslu Ungkap Sulteng Peringkat Kelima Daerah Rawan Tinggi Pilkada 2024

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Zulfadli

TRIBUNPALU.COM, PALU - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sulteng mengungkapkan bahwa Sulawesi Tengah masuk kedalam peringkat kelima rawan tinggi berdasarkan indeks kerawanan Pilkada 2024.

Hal itu diungkapkan Ketua Bawaslu Sulteng, Nasrun dalam sambutannya pada gelaran Konsolidasi Pengawasan Tahapan Pilkada Serentak 2024 yang berlangsung pada Jumat (13/9/2024).

“Kita perlu juga menyikapi indeks kerawanan yang diluncurkan secara nasional tanggal 26 Agustus kemarin di Jakarta yang menempatkan kita Provinsi Sulawesi Tengah dalam 5 besar provinsi yang rawan tinggi,” ujar Nasrun.

Nasrun mengatakan predikat kerawanan Pilkada Sulteng dengan tingkat rawan tinggi peringkat kelima itu berdasarkan 27 indikator yang meliputi kampanye SARA, monopoli jabatan, netralitas ASN, hoaks, adu domba, dan masih banyak lagi.

Baca juga: Bawaslu Sulteng Imbau Cakada Ajukan Cuti di Luar Tanggungan Negara

“Ini menjadi Pekerjaan Rumah (PR) buat kita semua seluruh forkopimda, seluruh stakeholder yang terlibat kita sama-sama mengintervensi agar situasi yang diprediksi dalam pemetaan kerawanan yang disusun oleh Bawaslu RI ini tidak benar-benar terjadi,” ujar Nasrun.

Menurut Nasrun, Bawaslu menyusun pemetaan kerawanan dengan 4 indikator, 12 Sub dimensi, 4 dimensi 12 dimensi dan 27 indikator, dari 27 indikator Sulawesi Tengah memenuhi seluruhnya 27 indikator. 

“Itulah yang menyebabkan Sulawesi Tengah berada di posisi kelima secara nasional,” ucap Nasrun.

Lebih lanjut, Nasrun menjabarkan bahwa untuk Kabupaten/kota se Provinsi Sulawesi Tengah, 12 Kabupaten/Kota berada di zona atau di posisi rawan sedangkan satu kabupaten yang berada di zona rawan tinggi yaitu Kabupaten Banggai Kepulauan.

“itulah yang kita hadapi sekarang ini olehnya ayo kita samakan persepsi kita ayo kita lakukan langkah-langkah pencegahan agar situasi-situasi dan prediksi-prediksi dalam pemetaan kerawanan yang kita sudah luncurkan juga di tanggal 4 kemarin di provinsi Sulawesi Tengah ini tidak benar-benar terjadi,” ucapnya. (*)