OPINI: Evaluasi Kebijakan Ekonomi Jokowi dan Meneropong Kebijakan Prabowo: Apa yang Beda?

Oleh: Salihudin, Pengurus ISEI Cababang Palu, bekerja sebagai Tenaga Ahli Anggota DPR RI

OPINI - Kongres Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) yang diselenggarakan pada 19-20 September 2024 di Solo menjadi momen penting utk mengevaluasi kebijakan ekonomi Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang telah berakhir. 

Forum ini juga  bisa digunakan utk menoropong  arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto. Kedua pemimpin ini diperkirakan memiliki pendekatan yg berbeda dlm menghadapi tantangan ekonomi nasional dan global. 

Hal ini menarik   untuk melihat apa yg telah dicapai oleh Jokowi dan apa yang mungkin berbeda dalam kebijakan Prabowo.

Evaluasi Kebijakan Ekonomi Jokowi

Selama dua periode kepemimpinan Jokowi (2014-2024), fokus utama kebijakan ekonominya adalah infrastruktur, pemerataan pembangunan, pengurangan kemiskinan, dan peningkatan daya saing Indonesia di pasar global. 

Salah satu pencapaian terbesar Jokowi adalah pembangunan infrastruktur masif, termasuk jalan tol, bandara, pelabuhan ( tol laut)  dan transportasi massal di kota-kota besar.

Pembangunan infrastruktur ini menjadi tulang punggung ( back bone) untuk mendukung konektivitas antarwilayah yg diharapkan dpt menstimulasi pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah tertinggal.

Namun, di sisi lain, kebijakan ini juga menimbulkan kritik, terutama terkait pembiayaan yg memanfaatkan utang luar negeri.

Hutang pemerintah meningkat signifikan selama pemerintahan Jokowi, meskipun dijaga dalam batas yang dianggap aman oleh banyak ekonom.

Menurut data Kementerian Keuangan, utang pemerintah Indonesia per Maret 2024 mencapai Rp 7.879 triliun, meningkat dua kali lipat dibandingkan saat Jokowi memulai jabatannya pada 2014.

Pertanyaan mengenai keberlanjutan pembiayaan ini akan menjadi tantangan bagi pemerintahan Prabowo.

Selain itu, Jokowi juga fokus pada peningkatan daya saing melalui sektor manufaktur dan teknologi.

Pengembangan kawasan industri seperti Batang dan Morowali menunjukkan upaya Jokowi untuk menarik investasi asing langsung (FDI) ke sektor hilirisasi sumber daya alam. Sektor manufaktur mengalami peningkatan yang signifikan berkat kebijakan ini, terutama dalam hal nilai tambah produk ekspor.

Namun, tantangan di sektor lain masih banyak. Pertumbuhan ekonomi Indonesia selama pemerintahan Jokowi cenderung stagnan di kisaran 5 persen, lebih rendah dari target yang diharapkan.