Pjs Bupati dan Wali Kota Tak Sesuai Usulan, TA Gubernur: Ada Oknum Pejabat dengan Timses Bermain

TRIBUNPALU.COM, PALU - Penjabat Sementara (Pjs) mengisi kursi bupati di sejumlah daerah Sulawesi Tengah.

Pengisian Pjs itu karena kepala daerah di kedua kabupaten tersebut maju lagi di Pilkada 2024.

Teranyar, Bahran mengisi Pjs Bupati Tolitoli dan Direktur Toponimi dan Batas Daerah Kemendagri Raziras Rahmadillah, sebagai Pjs Bupati Banggai.

Beredar pula SK Pjs Morowali Utara Nelson Metubun, Irvan di Banggai Laut dan Muksin Pakaya di Kota Palu.

Kehadiran Pjs kepala daerah itu ternyata menjadi perbincangan di kalangan pejabat Pemprov Sulteng.

Baca juga: Sehari Sebelum Cuti, Gubernur Rusdy Mastura Kukuhkan Penjabat Sementara Bupati Banggai dan Tolitoli

Itu karena tak satupun yang menjadi penjabat sesuai usulan gubernur.

Padahal Gubernur Sulteng Rusdy Mastura sebelumnya mengusulkan tiga nama untuk setiap daerah.

Misalnya usulan Pjs Bupati Banggai Laut (Balut) tanggal 6 September 2024. Ada nama Yuniarto Pasman, Neng Elly, Eddy Nicolas Lesnusa.

Usulan Pjs Wali Kota Palu tertanggal 6 September 2024 adalah Eddy Nicolas Lesnusa, Neng Elly dan Faidul Keteng.

Sedangkan untuk Pjs Bupati Tolitoli 2 September 2024 diusulkan Rohani Mastura, Dahri Saleh dan Adiman. 

Untuk Pjs Bupati Morowali Utara, Gubernur Cudy, mengusulkan nama Yudiawati Vidiana Windarrusliana, Faidul Keteng, dan Adiman.

Adapun Pjs Bupati Banggai, diusulkan Faidul Keteng, Yudiawati Vidiana Windarrusliana dan Andi Hajidin.

Seluruhnya diusulkan sebelum petahana Rusdy Mastura cuti kampanye 25 September 2024.

Hasilnya, tak satu pun usulan gubernur sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat sesuai dengan Permendagri Nomor 1 tahun 2018, diaminkan Kemendagri.

Baca juga: Pemkot Tingkatkan Sinergi Perlindungan Perempuan dan Anak di Kota Palu

Bahkan, Nelson Metubun dan Irvan kabarnya menyatakan pengunduran diri atas surat keputusan yang beredar.

Keduanya merasa tak pernah diusulkan gubernur.

Tenaga Ahli Komunikasi Gubernur Rusdy Mastura Andono Wibisono enggan mengomentari informasi yang berkembang di lingkup Pemprov Sulteng itu.

‘’Benar saya terus mengikuti perkembangannya. Siapa yang diusulkan gubernur, siapa yang diduga memainkan usulan. Bahkan chating oknum pejabat dengan timses gubernur saja saya punya. Gubernur hari ini sudah cuti. Jadi kalau mau bertanya lebih detail tanya ke Pjs gubernur ya,’’ ujar pria 53 tahun itu menghindar saat ditemui wartawan di acara pekerja dan pengusaha media di Kota Palu, (25/9/2024).

Cak Ando, yang juga Juru Bicara Cudy-SAH setuju netralitas ASN dijaga sebagai marwah abdi negara.

Menurutnya, jika birokrat berpolitik, haus kekuasaan dan jabatan, maka rakyat merugi membayar gaji para pejabat dan ASN.

‘’Sebaiknya jadi pejabat yang netral saja. Untuk apa buat-buat relawan. Pejabat kok jadi relawan, sembunyi sembunyi," ucap Andono.

"Terbuka saja. Main politik untuk jabatan selanjutnya dengan berharap yang didukung menang. Itu sangat tidak pantas dilakukan seorang pejabat ASN."

Baca juga: Hadianto Rasyid Cuti Kampanye, Irmayanti Pettalolo Ditunjuk Jadi Plh Wali Kota Palu

Andono menjelaskan, Pemprov Sulteng dalam tiga tahun terakhir menyabet 34 penghargaan, termasuk Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Award Sulteng 2023. 

Sesuai dengan ketentuan yaitu peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomer 1 Tahun 2018 tentang perubahan atas Permendagri Nomer 74 Tahun 2016, usulan Penjabat Sementara (Pjs) kepala daerah secara berjenjang. 

Bila selevel provinsi, maka usulan penjabat sementara ditunjuk menteri. 

Bila selevel kabupaten dan kota ditunjuk oleh menteri atas usulan gubernur.

Hal senada juga bersesuaian dengan surat Plt Sekjen Kemendagri Komjen Pol Tomsi Tohir, 20 September 2024.(*)