Pulang Kampung, Menteri Abdul Kadir Karding Sambangi Kantor Gubernur Sulteng

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Zulfadli

TRIBUNPALU.COM, PALU - Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding mengunjungi Sulteng dalam rangka Sosialisasi Kebijakan P2MI dan pertemuan dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

Pertemuan itu berlangsung di Ruang Polibu Kantor gubernur Sulteng, Jl Sam Ratulangi, Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Sulawesi Tengah, Senin (18/11/2024).

Dalam arahannya, Pria kelahiran Donggala,4 September 1973 itu menegaskan komitmen pemerintah melindungi pekerja migran sebagai pahlawan penyumbang devisa negara.

Dia menyebut ada dua isu krusial yang mesti ditangani kementrian baru ini yakni pertama mencegah eksploitasi pekerja migran dan kedua meningkatkan devisa negara.

"Tolong (pak menteri) kalau bisa devisanya ditambah," ucap menteri kelahiran Ogoamas kabupaten Donggala, mengulangi permintaan Presiden Prabowo kepadanya.

Baca juga: Kolaborasi Wayang Kulit Dalang Ki Mulyono dan Niken Salindry Meriahkan Dies Natalis ke-68 UKSW

Berdasarkan data, devisa dari sektor pekerja migran Indonesia meningkat pesat hingga 227 Triliun Rupiah dan jadi yang terbesar kedua setelah migas.

Untuk jumlah pekerja migran Indonesia diperkirakan sudah mencapai 10 juta namun yang resmi terdaftar di sisfo BP2MI baru 5 juta pekerja. 

Olehnya pekerja migran yang belum terdaftar ini jadi fokusnya supaya terdata agar dapat dilindungi.

Apalagi mereka yang tidak terdaftar, diduga kuat adalah pekerja kategori low skill (tidak terampil) yang jadi titik rawan eksploitasi Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)

"Kami ingin pekerja migran dari hulu ke hilir ditangani kementrian ini," harapnya untuk melindungi pekerja migran Indonesia.

Sementara Penjabat Sementara Gubernur, Novalina, dalam sambutannya mengapresiasi kunjungan menteri P2MI untuk menyelesaikan permasalahan pekerja migran di Sulteng.

Diketahui Sulteng mengirim 1040 pekerja migran yang bekerja di sektor informal sebanyak 60,7 persen dan sisanya 39,3 persen di sektor formal.

Dari jumlah ini, ia melanjutkan hanya 14,5 % pekerja migran Indonesia asal Sulteng yang layanan proses penempatannya dilakukan BP3MI Sulteng dan selebihnya 85,5 % layanan proses penempatannya dilakukan di luar Sulteng.

Baca juga: Buka Debat Kandidat Putaran Ketiga Pilgub Sulteng 2024, Ketua KPU Sulteng Tekankan Demokrasi Santun

Masalah lain yang juga teridentifikasi ungkapnya ialah besarnya biaya yang mesti dikeluarkan calon pekerja migran untuk mobilisasi penempatan dan pemeriksaan kesehatan yang keduanya berada di Jawa.