Sulteng Hari Ini

Kunjungan Kemendukbangga/BKKBN ke Sulteng Perkuat Koordinasi Lintas Sektor Menuju SDM Berkualitas

Ia menjelaskan, koordinasi lintas sektor menjadi kunci agar kebijakan kependudukan dan pembangunan SDM dapat diimplementasikan secara efektif. 

Penulis: Zulfadli | Editor: Regina Goldie
ZULFADLI/TRIBUNPALU.COM
Sekretaris Utama (Sestama) Kemendukbangga/BKKBN, Prof. Budi Setiyono, menegaskan kunjungannya ke Sulawesi Tengah bertujuan memperkuat koordinasi lintas sektor antara pemerintah pusat dan daerah untuk mencetak sumber daya manusia (SDM) berkualitas. 

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Zulfadli

TRIBUNPALU.COM, PALU - Sekretaris Utama (Sestama) Kemendukbangga/BKKBN, Prof. Budi Setiyono, menegaskan kunjungannya ke Sulawesi Tengah bertujuan memperkuat koordinasi lintas sektor antara pemerintah pusat dan daerah untuk mencetak sumber daya manusia (SDM) berkualitas.

“Kunjungan saya ke Provinsi Sulawesi Tengah ini fokus pada memperkuat sinergi antara Kemendukbangga/BKKBN dan pemerintah daerah agar program pembangunan kependudukan berjalan selaras dengan arah pembangunan nasional,” ujar Prof. Budi saat konferensi pers di Palu, Jumat (21/11/2025) sore.

Ia menjelaskan, koordinasi lintas sektor menjadi kunci agar kebijakan kependudukan dan pembangunan SDM dapat diimplementasikan secara efektif. 

Pendekatan ini termasuk penentuan jumlah dan kualitas penduduk ideal, pengurangan stunting, peningkatan partisipasi perempuan, hingga penguatan tenaga kerja formal.

Baca juga: Sekda Morut Ingatkan OPD tentang Pentingnya Anggaran Efektif dan Berkeadilan Gender

“Semua indikator ini memungkinkan pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan bekerja bersama mewujudkan SDM berkualitas,” kata Prof. Budi didampingi Kepala Perwakilan BKKBN Sulteng, Tenny C Soriton. 

Prof Budi menambahkan, pengalaman Korea Selatan dalam transformasi menjadi negara maju menjadi salah satu acuan strategi pembangunan akseleratif Indonesia. 

Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 8 persen pada 2028–2029, yang membutuhkan perencanaan presisi terkait jumlah dan kualitas SDM.

Selain itu, pemerintah menekankan pentingnya wajib belajar 13 tahun serta kepemilikan sertifikat kompetensi untuk memastikan masyarakat memiliki keterampilan sesuai kebutuhan pasar kerja.

Baca juga: Pemerintah Morowali Utara Luncurkan Aplikasi SimProKom untuk Tingkatkan Layanan Keprotokolan

“Semua orang pada akhirnya harus memiliki sertifikat kompetensi agar bisa meningkatkan pendapatan mereka,” tegas Prof. Budi.

Ia juga menyoroti perlunya perencanaan lapangan pekerjaan sesuai proyeksi angkatan kerja, termasuk menghitung kebutuhan pendidikan, investasi, tenaga kerja, dan layanan kesehatan di tingkat daerah.

Untuk wilayah terpencil dan kepulauan, Kemendukbangga/BKKBN menyiapkan layanan khusus penanganan stunting bagi sasaran 3B di daerah 3T, dengan desain yang lebih fleksibel sesuai kondisi geografis.

“Layanan ini berbeda dari standar reguler karena kondisi geografis memerlukan desain yang khusus,” ujar Prof. Budi.

Sumber: Tribun Palu
Halaman 1/2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved