Bupati Sigi Irwan Lapatta Naik Pitam, BPJS Kesehatan Hanya Utus Staf dalam Rapat

TRIBUNPALU.COM, SIGI - Bupati Sigi Mohamad Irwan Lapatta naik pitam usai mengetahui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan hanya mengutus staf dalam rapat evalusi.

Rapat evaluasi kinerja Dinas Kesehatan Sigi itu dihadiri perwakilan puskesmas, camat, RSUD Tora Belo dan RSUD Pratama Kuria dan OPD terkait.

Berlangsung di Sriti Convention Hall Palu, Jl Durian, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, Selasa (10/12/2024)

"Kami tidak urus diri sendiri, tapi negara, pemerintahan. Nanti buatkan surat, saya yang tanda tangan, kami akan laporkan ke pusat bahwa BPJS Sigi tidak mendukung Pemda," kata Ketua Golkar Sigi saat memberikan sambutan.

Menurut Irwan, ada banyak persoalan kesehatan di pelosok Kabupaten Sigi.

Baca juga: Gempa Magnitudo 3.1 Guncang Sigi, Warga Sempat Panik, Tidak Ada Potensi Tsunami

Namun persoalan itu tidak tuntas selama bertahun-tahun.

"Saya ingin hari ini semua duduk bersama membahas ini. Menyatukan pikiran mencari solusi terkait kendala administrasi pelayanan kesehatan," ucap Irwan Lapatta.

"Kami hormati SOP, tapi kami lihat manusianya. Masa setiap ada masalah seperti itu saya harus telepon kadis, direktur rumah sakit. Jangan sampai masyarakat merasa bahwa bupati dan perangkat daerah seolah-olah mengatur hal ini."

Irwan juga menekankan pentingnya pendekatan yang lebih manusiawi dalam menangani kasus-kasus tertentu.

Pria kelahiran 19 September 1968 itu mencontohkan korban kerusuhan yang tidak dapat dilayani oleh BPJS Sigi karena tidak terdaftar dalam skema layanan reguler.

"Kalau ada korban kerusuhan yang terkena peluru nyasar, masa tidak bisa dilayani? Mari ke depankan sifat manusiawi. Ini soal kemanusiaan," ujar Irwan.

Baca juga: Bupati Sigi Dorong Kesiapan Tenaga Honorer melalui Simulasi Ujian PPPK

Irwan meminta BPJS Kesehatan Sigi untuk lebih bijak dalam menangani urusan masyarakat kecil. 

Apalagi pemerintah daerah telah memberikan kontribusi besar terhadap BPJS, baik dalam bentuk dukungan anggaran maupun pengelolaan data warga penerima manfaat. 

Sayangnya, BPJS Kesehatan tidak menghargai upaya pemerintah kabupaten.

Irwan juga menyorot sikap Camat Marawola dan Kinovaro yang sering tidak menghadiri pertemuan penting.

"Camat yang tidak aktif harus diberi teguran. Ini masalah besar, terutama soal data DTKS yang belum tuntas. Segera surati," katanya.(*)