Sengketa Hasil Pilkada di Sulteng
Minta MK Batalkan Putusan KPU Parimo, Paslon M Nizar Rahmatu-Ardi Dalilkan Pengerahan Perangkat Desa
Dalam petitumnya, Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Keputusan KPU Parigi Moutong Nomor 1850 Tahun 2024
lihat foto
TRIBUNPALU.COM, PALU - Pasangan calon Bupati Parigi Moutong M Nizar Rahmatu - Ardi mengajukan dua poin gugatan ke Mahkamah Konstitusi.
Sidang Perkara Perselisihan Hasil (PHP) Pilkada Parigi Moutong 2024 itu bergulir di Mahkamah Konstitusi, Senin (13/1/2024.
Gugatan Pilkada Parigi Moutong 2024 ditangani Hakim Arif Hidayat, Anwar Usman dan Enny Nurbaningsih.
Moutong M Nizar Rahmatu - Ardi melalui kuasa hukumnya Nasrul Jamaludin menggugat Keputusan KPU Parigi Moutong Nomor 1850 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2024
Keduanya mendalilkan calon Bupati Parigi Moutong Nomor Urut 5 Amrullah S Kasim Almahdaly tidak memenuhi syarat pencalonan.
“Hal ini dikarenakan status hukumnya sebagai mantan terpidana belum melewati masa jeda lima tahun sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan,” ungkap Nasrul Jamaludin selaku kuasa hukum Pemohon Perkara Nomor 75/PHPU.BUP-XXIII/2025 dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan Perselisihan Hasil Umum Pemilihan Bupati Parigi Moutong.
Baca juga: Sidang Perdana Pilkada Banggai, Pemohon Minta Paslon Petahana Didiskualifikasi dan PSU
Dalam permohonannya, kuasa hukum Nasrul Jamaludin menjelaskan, perhitungan masa jeda lima tahun bagi Amrullah S Kasim Almahdaly baru dimulai setelah putusan tersebut dikeluarkan.
Artinya, masa jeda tersebut belum terpenuhi pada saat proses pendaftaran calon yang berlangsung pada 27-29 Agustus 2024.
"Apakah sudah diumumkan ke publik," kata Hakim Arif Hidayat yang kemudian dijawab Nasrul "Sudah yang mulia."
Selain itu, kuasa hukum Nizar M Rahmatu juga menduga kecurangan pasangan calon nomor 4 Erwin Burase-Abdul Sahid.
Kecurangan dimaksud berupa mengerahan aparat desa, PPK dan PPS.
"Siapa yang mengerahkan," kata Hakim Arif
"Paslon nomor 4 yang mulia," ucap Nasrul.
"Kenapa kok bisa mengerahkan dia, kan bukan bupati, tapi DPRD. DPRD punya kemampuan mengerahkan ya?" tutur Hakim Arif lagi.
"Karena pengarahan Bansos yang mulia," jawab Nasrul.
| LIVE Sidang Putusan 40 Hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi, Ada Banggai dan Parigi Moutong |
|
|---|
| Mahkamah Konstitusi Bacakan Putusan Sengketa Hasil Pilkada Banggai dan Parigi Moutong 24 Februari |
|
|---|
| Jadi Pihak Terkait di Sidang MK, Bupati Banggai Amirudin Hadirkan Analis Kebijakan Kemendagri |
|
|---|
| KPU Parigi Moutong Hadirkan 2 Saksi Ahli di Sidang Pemeriksaan Lanjutan Mahkamah Konstitusi |
|
|---|
| Sengketa Pilkada 2024 dari Sulteng di MK, 9 Ditolak Hakim, 2 Lanjut Tahap Pembuktian |
|
|---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.