Sulteng Hari Ini

OJK Optimistis Sektor Jasa Keuangan 2025 Tetap Stabil dan Inklusif

Tayang: Rabu, 12 Februari 2025 13:22 WITA

Penulis: Zulfadli | Editor: Regina Goldie

OJK Optimistis Sektor Jasa Keuangan 2025 Tetap Stabil dan Inklusif

HANDOVER / HUMAS OJK SULTENG

OJK LINDUNGI KONSUMEN - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan komitmennya untuk menjaga stabilitas sektor jasa keuangan yang inklusif guna mendukung program prioritas pemerintah dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Zulfadli

TRIBUNPALU.COM, PALU - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan komitmennya untuk menjaga stabilitas sektor jasa keuangan yang inklusif guna mendukung program prioritas pemerintah dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Hal ini disampaikan dalam Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) 2025 yang digelar di Jakarta pada Selasa (11/2/2025), dihadiri oleh ratusan pelaku industri jasa keuangan serta sejumlah pimpinan kementerian dan lembaga.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, menyatakan optimisme terhadap kinerja sektor jasa keuangan pada 2025, meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan dan peluang.

"Kami optimistis kinerja sektor jasa keuangan di tahun 2025 akan berlanjut," ujar Mahendra Siregar dalam forum tersebut.

Pada kesempatan itu, OJK juga meluncurkan dua inisiatif baru untuk meningkatkan integritas sektor jasa keuangan dan melindungi masyarakat dari penipuan, yaitu Indonesia Anti Scam Center (Pusat Penanganan Penipuan Transaksi Keuangan) serta Sistem Informasi Pelaku di Sektor Keuangan (Sipelaku).

Dalam upaya menjaga ketahanan sektor jasa keuangan dan meningkatkan kontribusinya terhadap perekonomian, OJK menetapkan empat kebijakan prioritas di tahun 2025:

1. Optimalisasi Kontribusi Sektor Jasa Keuangan

Dukungan terhadap program pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan ketahanan pangan melalui kemudahan akses pembiayaan bagi petani dan UMKM.

Penguatan ekosistem asuransi kesehatan serta edukasi keuangan bagi masyarakat melalui integrasi dalam kurikulum pendidikan.

Dukungan terhadap program pembangunan 3 juta hunian bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan kemudahan akses Kredit Pemilikan Rumah (KPR).

Penguatan likuiditas ekonomi melalui kebijakan terkait Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) agar dana eksportir lebih banyak ditempatkan dalam sistem keuangan nasional.