Wagub Sulteng Jajaki Potensi PAD dari Industri Smelter dan DBH

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Zulfadli

TRIBUNPALU.COM, PALU - Wakil Gubernur (Wagub) Sulawesi Tengah, Reny A Lamadjido, melakukan audiensi di Kementerian Investasi/BKPM, Jakarta, pada Selasa siang (18/3/2025).

Kedatangan Wagub disambut oleh Menteri Investasi Rosan Perkasa Roeslani beserta pejabat Kementerian Keuangan.

Dalam pertemuan tersebut, turut hadir Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda dan Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangerukka.

Audiensi ini bertujuan untuk mendorong optimalisasi investasi melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di kawasan industri smelter serta memperkuat kerja sama dengan pemerintah pusat dalam pembagian Dana Bagi Hasil (DBH).

Baca juga: Polresta Palu Terima 100 Barrier untuk Pengamanan Lebaran

Pertemuan ini merupakan inisiatif tiga pemerintah provinsi dengan cadangan nikel terbesar di Indonesia, yakni Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara.

Menteri Investasi Rosan Perkasa Roeslani dan pejabat Kementerian Keuangan menyambut baik inisiatif tersebut. 

Mereka menilai langkah ini dapat meningkatkan PAD dari kawasan industri nikel yang berbasis investasi dan hilirisasi.

Sebagai tindak lanjut, Menteri Investasi meminta agar tiga pemerintah provinsi segera menyerahkan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) sebagai acuan penting dalam pembahasan dengan kementerian terkait.

Sementara itu, terkait DBH, pihak Kementerian Keuangan menegaskan bahwa penyaluran dana tersebut dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. 

Mereka juga memastikan bahwa DBH merupakan hak daerah penghasil dan tidak akan ditunda pencairannya.

Menanggapi hal ini, Wagub Reny Lamadjido menyampaikan apresiasi atas berbagai masukan dan rekomendasi yang diberikan. 

Ia juga mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah menyelesaikan dokumen RKAB untuk segera dibahas bersama kementerian terkait.

Selain berfokus pada hilirisasi nikel, Wagub juga menyoroti potensi PAD lainnya, seperti pajak air permukaan, pajak alat berat, dan pajak bahan bakar minyak, yang dinilai dapat memberikan manfaat besar bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tengah.

“Hilirisasi adalah langkah besar untuk meningkatkan pendapatan daerah, menciptakan lapangan kerja, dan mendukung visi besar Indonesia Emas,” ujar Wagub.

Dalam audiensi ini, Wagub didampingi sejumlah perangkat daerah Provinsi Sulawesi Tengah, di antaranya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), serta Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). (*)