KPU Sigi Akui Kekurangan Anggaran Pilkada 2024, Ini Tindak Lanjut Ditempuh

Laporan Wartawan Tribunpalu.com, Andika Satria Bharata

TRIBUNPALU.COM, SIGI - Ketua KPU Sigi, Soleman, mengonfirmasi adanya permasalahan terkait honorarium petugas Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Sekretariat PPS se-Kabupaten Sigi yang belum dibayarkan.

Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Komisi I DPRD Sigi pada Senin (5/5/2025).

Soleman menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan berbagai upaya untuk mencari solusi atas kekurangan anggaran tersebut.

Baca juga: Kekurangan Anggaran Bayar Honorarium PPS, KPU Sigi Cari Solusi

"KPU Sigi telah menjalin koordinasi dan komunikasi intensif dengan KPU RI, KPU Provinsi, Gubernur Sulawesi Tengah, serta Bupati Sigi," ujarnya.

Menurut Soleman, koordinasi yang dilakukan mendapat respons positif dari pihak-pihak terkait, dan pihaknya berharap persoalan ini dapat segera diselesaikan.

Ia juga membenarkan bahwa berdasarkan hasil audit, memang terdapat kekurangan anggaran dalam pelaksanaan Pilkada 2024.

Soleman berharap masalah honorarium PPS dapat diselesaikan sebelum batas waktu pengembalian sisa dana hibah kepada pemerintah daerah.

Baca juga: Rapat Bamus DPRD Sigi Bahas Jadwal Paripurna hingga Kunjungan Kerja

“Kami menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh penyelenggara, khususnya para petugas PPS. Pada prinsipnya, kami tetap berkomitmen menyelesaikan permasalahan ini secepat mungkin,” tegasnya.

RDP tersebut turut dihadiri seluruh anggota Komisi I DPRD Sigi, yaitu Ketua Komisi I Dahyar S. Repadjori (Fraksi Demokrat), Wakil Ketua Hj. Hazizah (Fraksi Golkar), Sekretaris Ardiansyah (Fraksi Persatuan Bintang Bangsa/PAN), serta anggota lainnya: Nursia Syamsu (Fraksi Gerindra), Ferra (Fraksi Demokrat), Ilyas Nawawi dan Candra (Fraksi NasDem), Enos (Fraksi PDI Perjuangan), dan Suhardi (Fraksi Persatuan Bintang Bangsa). (*)