Warga Jononunu Parimo Tolak Wilayahnya Ada Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Abdul Humul Faaiz

TRIBUNPALU.COM, PARIMO - Warga Desa Jononunu, Kecamatan Parigi Tengah, Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Sulawedsi Tengah, menyatakan penolakan tegas terhadap rencana pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di wilayah mereka, Rabu (14/5/2025).

Aksi pemblokiran jalan menuju Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sejak Selasa (13/5/2025) kemarin, menjadi bentuk nyata protes masyarakat terhadap proyek dinilai merugikan.

Baca juga: Akses TPA Lumpuh, Armada Pengangkut Sampah di Jononunu Parigi Tengah Terhenti

Salah satu warga, Arif, mengungkapkan bahwa akar persoalan muncul akibat buruknya komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.

Ia menilai masyarakat minim informasi sejak awal rencana pembangunan IPLT mulai dibahas.

Persoalan ini sebenarnya tidak akan panjang kalau sejak awal komunikasi lancar," ujarnya.

Hanya saja kata dia, masyarakat terlambat tahu bahwa akan ada pembangunan IPLT.

"Saat rapat pun, tidak semua warga diundang, dan tidak semua tahu apa itu IPLT," ujar Arif.

Ia menambahkan, masyarakat menuntut adanya dokumen resmi dari pemerintah daerah yang menyatakan pembatalan pembangunan IPLT di Desa Jononunu.

Selain itu, warga juga meminta agar pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) benar-benar mendampingi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi.

"Kalau komunikasi berjalan baik, kami tidak akan turun ke jalan," tuturnya

"Seharusnya ketika ada isu penolakan, aparat desa segera mengumpulkan masyarakat untuk mendengar langsung keinginan mereka," lanjut Arif.

Senada dengan Arif, warga lainnya, Jakir, menyebut aksi pemblokiran jalan merupakan bentuk tekanan agar penolakan warga mendapat tanggapan serius.

Baca juga: BREAKING NEWS: Tolak Pembangunan IPLT, Warga Jononunu Parimo Blokir Jalan Menuju TPA

Ia menyadari dampak dari pemblokiran jalan terhadap masyarakat Parigi, namun menilai langkah tersebut perlu diambil.

"Ini bentuk penolakan kami atas pembangunan IPLT. Kalau pemerintah desa bilang ini kewenangan Dinas PUPR, kami ingin dengar langsung dari mereka," tagas Jakir