RDP dengan DPRD Sulteng, Forum Warga Likuefaksi Ungkap Persoalan Air Bersih di Huntap Petobo

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Robit Silmi
TRIBUNPALU.COM, PALU – Forum Warga Korban Likuefaksi menyampaikan langsung berbagai persoalan air bersih di Hunian Tetap (Huntap) Petobo, Kota Palu.

Penyampaian itu dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) digelar Komisi III DPRD Sulawesi Tengah, Selasa (20/5/2025) di Ruang Baruga Lantai II DPRD Sulteng, Jalan Samratulangi, Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu.

Baca juga: Kapolres Tegaskan Bakal Ada Operasi Besar Terhadap PETI di Parimo

Rapat dipimlin oleh ketua Komisi III, Arnila Moh Ali, hadir pula anggota komisi III, Takwin, Marten Tibe, Fery Budiutomo dan Alfiani Eliata Sallata.

Dalam forum itu,  Yahdi Basma ketua Forum Warga Likeufaksi Petobo mengungkap bahwa ribuan warga di huntap Petobo hingga kini masih mengalami kesulitan mendapatkan akses air bersih.

Perlu diketahui, Yahdi Basma juga merupakan mantan legislator DPRD Provinsi Sulawesi Tengah dari fraksi Nasdem.

“Ini sudah berlangsung bertahun-tahun sejak relokasi pascabencana. Warga hidup dalam ketidakpastian. Kami berharap Komisi III bisa menjadi jembatan penyelesaian yang konkret,” ujar Yahdi.

Baca juga: Wagub Sulteng Tinjau Kesiapan Gedung Radioterapi RSUD Undata Jelang Peresmian

Forum Warga mendesak agar penyerahan operasional Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Huntap Petobo yang selama ini dikelola Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Sulteng kepada Pemerintah Kota Palu benar-benar terlaksana tepat waktu, paling lambat 22 Mei 2025 sebagaimana disepakati dalam rapat.

Mereka juga menyoroti banyaknya sambungan ilegal (tapping liar) di jaringan distribusi, dan meminta penanganan cepat serta melibatkan warga bersama pemerintah kelurahan.

Baca juga: RDP di DPRD Sulteng, Forum Warga Likuefaksi Ungkap Persoalan Air Bersih di Huntap Petobo

Selain Forum Warga, RDP juga dihadiri unsur Pemkot Palu, Dinas PUPR Kota Palu, BPPW Sulteng, Cikasda dan Dinas Perkimtan.

Rapat menghasilkan empat poin kesepakatan, termasuk tanggung jawab pemeliharaan SPAM hingga 24 September 2025 oleh BPPW, serta pembentukan tim bersama lintas instansi untuk percepatan penanganan.

Forum berharap DPRD Sulteng aktif mengawal implementasi kesepakatan dan memastikan air bersih benar-benar mengalir ke seluruh rumah warga Huntap Petobo.(*)