Ijazah Jokowi Dinyatakan Asli, Tapi TPUA Ingin Gelar Perkara Tetap Digelar

Pengamat: Penundaan Bukan Langkah Mundur, Tapi Penguatan Prosedur

Menanggapi penundaan ini, pengamat hukum pidana dari Universitas Indonesia, Dr. Hikmah Safitri, menyatakan bahwa langkah Polri menunda gelar perkara bukan berarti ada tekanan politik atau intervensi, melainkan bagian dari mekanisme hukum yang menghargai partisipasi masyarakat.

"Polri wajib memberi ruang kepada masyarakat untuk ikut mengawal proses hukum, apalagi ini menyangkut simbol negara. Penundaan ini harus dipahami sebagai bentuk kehati-hatian dalam menjawab respons publik, bukan langkah mundur," ujar Hikmah.

Ia menilai, jika semua pihak yang dianggap memiliki kompetensi dan relevansi dilibatkan, maka hasil gelar perkara pun akan lebih dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan hukum. (*)

Sumber : Tribunnews.com dan Wartakotalive.com