Bansos BPNT Ditebalkan Rp400 Ribu per KPM, Cair Juni-Juli 2025

Program penebalan ini diberikan sebesar Rp200 ribu per bulan selama dua bulan (Juni dan Juli 2025), sehingga total yang diterima KPM adalah Rp400 ribu

Editor: Fadhila Amalia
Tribunnews.com
ILUSTRASI - Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) mulai menyalurkan penebalan bantuan sosial (bansos) berupa tambahan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) kepada sekitar 18,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mulai bulan Juni 2025. 

TRIBUNPALU.COM - Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) mulai menyalurkan penebalan bantuan sosial (bansos) berupa tambahan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) kepada sekitar 18,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mulai bulan Juni 2025.

Program penebalan ini diberikan sebesar Rp200 ribu per bulan selama dua bulan (Juni dan Juli 2025), sehingga total yang diterima KPM adalah Rp400 ribu.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menjelaskan bahwa penebalan bansos ini merupakan bentuk perhatian langsung Presiden RI Prabowo Subianto terhadap masyarakat yang membutuhkan.

Baca juga: Prakiraan Cuaca Hari Ini, Kamis 10 Juli 2025 di Sulawesi Tengah, 6 Wilayah Berpotensi Hujan Ringan

"Kita luncurkan juga di bulan Juni ini penebalan bansos, tambahan untuk mereka yang menerima sembako/BPNT sebesar Rp200 ribu dikali dua bulan, Juni dan Juli.

Ini salah satu bentuk atensi Presiden kepada masyarakat yang paling membutuhkan," kata Gus Ipul, dikutip dari laman resmi Kemensos, Jumat (13/6/2025).

Proses Penyaluran Bansos Triwulan II

Saat ini, penyaluran bansos sembako triwulan II masih berlangsung dan telah mencapai sekitar 95,5 persen dari total 18.277.083 KPM penerima bantuan sembako dan 10 juta KPM penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).

Sementara itu, sebanyak 805 ribu KPM atau sekitar 4,5 persen penerima bansos sembako masih dalam proses pembuatan rekening kolektif (burekol). Dari jumlah tersebut, 654 ribu KPM merupakan penerima program PKH.

Pemutakhiran Data Lewat DTSEN

Mensos Gus Ipul juga menyampaikan bahwa penyaluran bansos saat ini sedang dalam transisi dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) ke Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

"Sebelumnya ditengarai penyaluran bansos banyak yang tidak tepat sasaran. Strategi Presiden Prabowo adalah memperbaiki data melalui DTSEN, sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025," ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa anggaran bansos tidak dialihkan ke program lain, seperti sekolah rakyat, melainkan ditambah melalui penebalan bansos.

Baca juga: Bagikan 160 Sertifikat PTSL untuk Pemkab di Sulteng, Wamen ATR Ossy: Target 5.494 Bidang Tanah

"Presiden memerintahkan dari awal agar anggaran bansos tidak diubah dan malah ditambah. Yang penting bagi kami adalah bansos lebih tepat sasaran," tegas Gus Ipul.

Kemensos membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan usulan atau sanggahan terkait penyaluran bansos melalui fitur Usul dan Sanggah di aplikasi Cek Bansos.

Proses pemutakhiran data dilakukan setiap tiga bulan sekali, dengan tujuan agar data penerima bansos lebih akurat dan tepat sasaran.

Halaman
12
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved