Pengadilan Negeri Palu Tolak Eksepsi Tergugat dalam Perkara Gugatan Dewan Pembina Yayasan Alkhairaat

TRIBUNPALU.COM, PALU - Pengadilan Negeri Palu, Sulawesi Tengah, menerbitkan putusan sela dan menolak eksepsi para pihak perkara gugatan antar Dewan Pembina Yayasan Alkhairaat.

Eksepsi itu dilayangkan para tergugat yakni Dewan Pembina berinisial ABS sebagai Tergugat 1, Notaris berinisial F sebagai Tergugat 2, Kementerian Hukum dan Ham sekarang berganti Kementerian Hukum sebagai  Turut Tergugat 1 dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah sebagai Turut Tergugat 2.

Perkara Nomor:150/Pdt.G/2024/PN Pal itu dilayangkan Dewan Pembina Yayasan Alkhairaat berdasarkan akta 008.

Kuasa Hukum Penggugat Inggrith SR Luneto menjelaskan, eksepsi itu sebelumnya dilayangkan para tergugat dalam persidangan di Pengadilan Negeri Palu.

Tergugat mengajukan eksepsi keberatan karena menganggap tidak terkait pokok perkara.

Baca juga: Polda Sulteng Gulirkan 2 Perkara Pidana Yasayan Alkhairaat Hari Ini, Ada Pemalsuan Tanda Tangan

Tergugat juga menilai kurang pihak, salah alamat dan terkait kompetensi absolut atau Pengadilan Negeri Palu tidak berwenang menyidangkan persoalan tersebut.

"Amar putusan sela pengadilan menolak eksepsi para tergugat dan turut tergugat dan menyatakan Pengadilan Negeri Palu berwenang mengadili perkara ini. Pengadilan juga memerintahkan kedua pihak untuk melanjutkan persidangan," jelas Inggrith kepada media, Minggu (13/7/2025).

Sebelumnya, persidangan perkara gugatan antar Dewan Pembina Yayasan Alkhairaat bergulir di Pengadilan Negeri Palu.

Gugatan itu dilayangkan Dewan Pembina Yayasan Alkhairaat atas penerbitan akta nomor 12 dan nomor 34 per September 2024.

Serta akta nomor 1 yang terbit Oktober 2024.

Penerbitan ketiga akta tersebut atas inisiatif tergugat 1 sendiri  tanpa  persetujuan Dewan Pembina lainnya.

Fatalnya, hal itu dibantu tergugat 2 sebagai notaris sehingga bertentangan dengan aturan hukum Nomor 16 tahun 2001 tentang yayasan sebagaimana telah diubah menjadi UU Nomor 28 tahun 2004 tentang Perubahan atas UU Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan dan Pasal 11 Anggaran Dasar Yayasan Alkhairaat itu sendiri.

Semua dalil dituangkan penggugat dalam gugatan berdasarkan alat-alat bukti.

Audit Unisa Palu

Ditreskrimum Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tengah melaksanakan audit investigasi ke Universitas Alkhairaat hari ini, Senin (23/6/2025).

Audit tersebut berdasarkan permintaan dari Ketua Yayasan Alkhairaat Habib Alwi bin Muhammad terkait dana yang tidak diketahui penggunannya.

Wakil Ketua Yayasan Alkhairaat Habib Muhammad mengatakan, audit hari ini masih sebatas pengiriman surat untuk melakukan audit.

"Alhamdulillah hari ini tim Polda Sulteng didampingi Yayasan telah bertemu dengan pihak Unisa dan disambut baik oleh Rektor dengan memberikan fasilitas yang dibutuhkan untuk audit esok hari," ucapnya.

Baca juga: Keluarga Besar Putri Pendiri Alkhairaat Ancam Datangi Pemalsu Tanda Tangan

"Hari ini tidak ada yang diperiksa hanya menyampaikan surat pelaksanaan audit karena sudah sore hari, mungkin untuk kesiapan besok tentunya Unisa dalam hal ini semua fakultas dapat memberikan apa saja yang berhubungan dengan uang menyiapkan data tersebut," kata Habib Muhammad kepada TribunPalu.com usai pertemuan di ruang rektor.

Ia mengungkapkan, laporan Yayasan Alkhairaat di Polda Sulteng bertujuan untuk memberikan kejelasan terkait penggunaan dana dengan jumlah miliaran itu.

"Tidak mencari siapa yang salah tapi meluruskan atas laporan keuangan berdasarkan temuan awal, semoga tidak benar, tapi kalau ada yang salah itu menjadi catatan untuk diluruskan kedepannya," jelas Muhammad.

Dia berharap, pemeriksaan itu dapat memberikan hasil terbaik bagi penggunaan dana yayasan.

"Kami berharap akan memberikan hasil yang terbaik dari laporan kinerja keuangan Unisa dan keuangan yayasan serta menjadi rujukan untuk kegiatan Alkhairaat, yayasan dan Unisa ke depannya," pungkas Habib Muhammad.(*)