Ketua KPU RI Usulkan Pembiayaan Pilkada Dialihkan ke APBN

Baca juga: Bupati Amirudin Lantik Pengurus PHBI Banggai

 Mengapa Usulan Ini Dinilai Lebih Efisien?

1. Keseragaman Biaya dan Prosedur
   Dengan pembiayaan dari APBN, satuan biaya bisa distandarkan secara nasional. Hal ini menghindari ketimpangan antara daerah yang memiliki kapasitas fiskal besar dengan daerah yang anggarannya terbatas.
2. Memudahkan Pengawasan dan Akuntabilitas
   Pengelolaan anggaran yang terpusat akan lebih mudah diawasi oleh lembaga seperti BPK, KPK, atau bahkan masyarakat. Risiko penyalahgunaan anggaran juga bisa ditekan.
3. Mengurangi Beban Daerah
   Banyak pemerintah daerah yang mengeluhkan beratnya beban pembiayaan Pilkada, terutama pada masa pandemi atau saat terjadi penurunan pendapatan daerah. Dengan APBN, beban ini akan dialihkan ke pusat.
4. Efisiensi Proses dan Waktu
   Perencanaan, pengadaan logistik, hingga pembayaran honor petugas pemilu dapat dilakukan secara lebih cepat dan terstruktur, tanpa tergantung proses pengesahan APBD yang sering kali terlambat.
    
   Asal Usulan: Refleksi atas Pemilu 2024
   Usulan ini muncul dari refleksi mendalam KPU RI terhadap berbagai kendala yang dialami selama penyelenggaraan Pemilu 2024. Salah satu temuan utama adalah ketidakefisienan dan ketidakseragaman dalam pengelolaan anggaran di tingkat daerah.

   Dalam beberapa kasus, keterlambatan pencairan APBD membuat tahapan Pilkada terganggu dan berdampak langsung pada kualitas layanan kepemiluan.

Selain itu, ada dorongan untuk menyederhanakan tata kelola pemilu secara nasional. Sebagai lembaga yang bersifat nasional dan permanen, KPU menilai bahwa konsistensi dalam hal pembiayaan adalah bagian penting dari reformasi kelembagaan. (*)

Sumber: Tribunnews.com