Rustia Tompo Dorong Peningkatan PAD Lewat Retribusi Sampah, Warga Disiapkan Hadiah

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Robit Silmi

TRIBUNPALU.COM, PALU - Anggota DPRD Palu dari Fraksi Hanura, Rustia Tompo, mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui kepatuhan masyarakat dalam membayar retribusi sampah dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). 

Hal itu disampaikan Rustia saat menggelar reses di Kelurahan Taipa, Kota Palu, Sulawesi Tengah Jumat (18/7/2025).

Dalam kegiatan reses tersebut, Rustia menyampaikan gagasannya untuk memberikan penghargaan atau reward bagi warga yang taat membayar retribusi sampah tepat waktu. 

Menurutnya, kesadaran membayar kewajiban daerah bisa menjadi kekuatan fiskal bagi Kota Palu.

Baca juga: 18 OBH Jadi Ujung Tombak Bantuan Hukum Gratis di Sulawesi Tengah

“Kalau PAD kita kuat, pasti Kota Palu akan tumbuh dengan cepat,” ujar Rustia di hadapan ratusan warga yang hadir dalam reses tersebut.

Sebagai bentuk nyata dari dorongan itu, Rustia mengatakan dirinya sudah menyiapkan hadiah berupa kulkas dan kipas angin bagi warga yang membayar retribusi sampah secara rutin dan tepat waktu. 

Ia menyebut langkah ini sebagai motivasi positif agar warga semakin sadar pentingnya kontribusi terhadap pembangunan kota.

“Yang bayar tepat waktu saya kasih reward kulkas. Kumpulkan bukti pembayaran, lalu serahkan kepada saya,” ujar Rustia. 

Ia menambahkan, bukti pembayaran harus menunjukkan kedisiplinan warga selama beberapa bulan terakhir.

Baca juga: 226 Petani Sawit Sulteng Ikuti Tiga Jenis Pelatihan dari AKPY, BPDP, dan Ditjenbun

Selain kulkas, Rustia juga telah menyiapkan lima unit kipas angin sebagai bentuk hadiah tambahan. 

Ia berharap, langkah ini bisa menjadi inspirasi bagi warga lain untuk lebih aktif dalam membayar kewajiban kepada daerah.

“Sekarang ini, hampir 50 persen efisiensi anggaran, maka dari itu kita harus kuatkan PAD kita,” imbuhnya. 

Ia menyebut efisiensi anggaran tersebut bisa diimbangi dengan peningkatan penerimaan daerah agar pembangunan tidak terhambat.

Rustia menegaskan bahwa tanggung jawab membangun kota bukan hanya di tangan pemerintah, tetapi juga melalui partisipasi aktif masyarakat dalam membayar kewajiban mereka, termasuk retribusi dan pajak. (*)