Pansus DPRD Parigi Moutong Soroti Temuan Rp2,6 Miliar dalam Laporan Keuangan 2024

Irawati menegaskan bahwa masalah ini bukan hanya tanggung jawab teknis OPD, tetapi juga menjadi perhatian politik.

LHP BPK dinilai menjadi indikator utama kualitas pengelolaan keuangan daerah yang berdampak langsung pada kepercayaan publik.

"Kami tidak ingin setiap tahun selalu ada temuan serupa tanpa penyelesaian yang jelas," ucap Irawati.

Selain itu, pansus juga minta Bupati mengevaluasi mitra kerja dan rekanan yang terlibat dalam kegiatan dengan temuan BPK.

"Jika tidak kooperatif menyelesaikan temuan, sebaiknya tidak dilibatkan lagi dalam proyek daerah," pungkas Irawati.(*)