Begini Penjelasan Jika Pencairan Bansos PKH dan BPNT Gunakan DTSEN

TRIBUNPALU.COM - Sistem Data Terpadu Sejahtera Nasional (DTSEN) merupakan langkah dalam proses verifikasi yang menggantikan peran utama Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

DTSEN adalah basis data tunggal yang mengintegrasikan berbagai data sosial-ekonomi penduduk Indonesia.

Ini merupakan hasil pemadanan data dari DTKS, Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), dan Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), serta dilengkapi data kependudukan Dukcapil, data BPJS, PLN, dan lainnya.

Baca juga: Apa Keutamaan Ayat Seribu Dinar? Memudahkan dalam Mencari Rezeki

Dalam praktiknya, pemerintah akan menggunakan desil (10 kelompok berdasarkan tingkat kesejahteraan).

Desil 1 adalah kelompok termiskin dan menjadi prioritas utama penerima bantuan.

Desil 10 adalah yang paling sejahtera dan tidak menjadi sasaran utama.

 
Agar data yang diperoleh akurat, maka pemutakhiran data dilakukan setiap 3 bulan sekali.

Hal ini memungkinkan penerima bantuan berubah seiring kondisi terbaru di lapangan.

Dalam praktiknya, update data dilakukan dengan dua jalur.

Jalur Resmi dan Jalur Partisipasi.

Jalur Resmi yakni usulan dan verifikasi melalui RT/RW, kelurahan/desa, hingga ke Kemensos.

Sedangkan Jlur Partisipasi adalah masyarakat dapat memberikan sanggahan atau usulan baru secara langsung, misal via aplikasi/website Cek Bansos. Validasi tetap melalui pemerintah daerah.

Proses Penyaluran PKH Tahap 3 (Juli–September 2025)

Penyaluran bansos PKH tahap 3 dilakukan secara bertahap selama Juli hingga September 2025.

Pembayaran dana bansos PKH tahap 3 akan dilakukan melalui rekening KKS (Kartu Keluarga Sejahtera) milik KPM lewat bank Himbara (BRI, BNI, Mandiri, BTN) atau PT Pos Indonesia, terutama bagi wilayah 3T (Tertinggal, Terluar, Terdepan) atau dengan kendala perbankan.