Megawati Rangkap Jabatan Ketum-Sekjen, Pengamat Sebut Upaya Lindungi Partai

TRIBUNPALU.COM - Megawati Soekarnoputri kini merangkap jabatan sebagai Ketua Umum (Ketum) sekaligus Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP.

Hal ini menyusul kosongnya kursi Sekjen setelah Hasto Kristiyanto dibebaskan dari tahanan dengan amnesti Presiden Prabowo Subianto.

Pengamat Politik serta Direktur Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago, Direktur Voxpol Center, menilai langkah Megawati ini adalah strategi untuk menjaga PDIP.

Menurutnya, Megawati berupaya membendung "infiltrasi kekuatan eksternal" yang ingin mengintervensi arah politik partai.

Adapun pengumuman rangkap jabatan ini merupakan hasil Kongres ke-6 PDIP di Bali.

Dalam struktur kepengurusan baru periode 2025-2030, nama Hasto tidak lagi tercantum.

Hasto Kristiyanto sendiri mendapatkan amnesti pada Kamis (31/7/2025) malam.

Ia kemudian bebas dari Rutan KPK pada Jumat (1/8/2025).

Baca juga: Kongres PDIP di Bali, Megawati Kembali Jadi Ketua Umum

Pangi menambahkan, rangkap jabatan ini merupakan konsolidasi internal.

Langkah ini penting untuk mengunci PDIP agar tidak ada pihak luar yang merusak persatuan kader.

"Ibu Mega ini menjaga partai PDIP supaya tidak dirongrong 'barang selundupan' atau titipan atau pesanan politik dari ruang-ruang gelap kekuasaan lain," ujar Pangi kepada Tribunnews.com, Sabtu (2/8/2025).

Pangi menyebut bahwa posisi Ketua Umum PDIP sudah menjadi semacam hak veto bagi Megawati, yang sulit digantikan oleh sosok lain.

Hingga kini, Megawati tetap mempertahankan kursi tersebut tanpa perlawanan berarti di internal partai.

Lebih jauh, Pangi menilai absennya pengganti Hasto sebagai Sekjen PDIP merupakan bentuk konsolidasi internal.

PDIP Ambil Sikap sebagai Penyeimbang Pemerintah

Dalam pidato penutupan Kongres VI PDIP di Bali, Sabtu (2/8/2025), Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menegaskan bahwa partainya tidak akan menjadi oposisi.