DBH Nikel Sulteng Hanya Rp 220 Miliar, Padahal Sumbang Devisa Rp 571 Triliun

TRIBUNPALU.COM - Sulawesi Tengah sebagai lumbung nikel hanya memperoleh DBH mencapai Rp 220 Miliar per tahun sementara kontribusi nikel Sulteng bagi devisa negara per tahun hingga 571 Triliun Rupiah.

“DBH (nikel) masih minim,” sambung Gubernur Sulteng Anwar Hafid tentang ketimpangan penerimaan daerah dari nikel.

Hal ini Gubernur Sulteng Anwar Hafid sampaikan di hadapan Ketum Ikatan Keluarga Alumni (IKA) PMII sekaligus Anggota VI BPK-RI Drs. H. Fathan Subchi, dalam acara Muswil IKA PMII Sulteng di Hotel Aston, Minggu sore (10/8/2025).

Untuk itu, Gubernur Anwar Hafid menekankan pentingnya sinergitas kader Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dalam mengakselerasi pembangun Sulteng Nambaso atau Sulteng yang besar, maju dan terkemuka di Indonesia.

Baca juga: Cek Tekanan Darah hingga Gula Darah, ASN Sulteng Jalani Pemeriksaan Gratis

“Tidak ada lagi kesuksesan dengan skill individu,” tegasnya bahwa sinergitas dengan berbagai elemen termasuk PMII menjadi kunci pembangunan Sulteng.

Salah satu fokus yang disorot gubernur di kesempatan itu ialah upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna meningkatkan kemandirian fiskal.

Dalam sambutannya, Gubernur Dr.Anwar Hafid menyampaikan dalam APBD Perubahan (APBD-P) 2025, PAD Sulteng diproyeksikan naik hingga 2,5 Triliun dari semula hanya 2,1 Triliun, dengan peningkatan sebesar 400 Miliar.

“Kita terus mengupayakan beberapa potensi PAD,”ucapnya.

Baca juga: BREAKING NEWS: FMKPM Gelar Aksi Depan Kantor Gubernur, Desak Tutup Peti Di Parimo

Gubernur lalu mengungkapkan potensi PAD dari DBH Sulteng selama dua tahun berturut-turut yang belum disalurkan Kemenkeu dan berharap kiranya Anggota VI BPK-RI Fathan Subchi dapat menyuarakan aspirasi ini.

“DBH 2023, 2024 belum disalurkan, semuanya hampir 500 Miliar,” terangnya menegaskan dana ini adalah suntikan fiskal yang sangat dibutuhkan.

Kekayaan mineral tambang Sulteng dari nikel misalnya, diakui gubernur sejatinya dapat meningkatkan kesejahteraan namun faktanya justru belum berdampak siginifikan bagi penurunan kemiskinan.

Hal ini tak lepas dari regulasi yang belum berpihak ke daerah penghasil yang lalu mendorong Gubernur Anwar Hafid berinovasi dengan menggali potensi PAD dari pajak-pajak daerah seperti pajak air permukaan dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor.

Baca juga: Kasus Kerusakan Lingkungan di Siuna Banggai Mulai Diusut, Kapolres: Penyelidikan Awal

Misalnya untuk menggenjot PAD dari pajak air permukaan maka gubernur telah menetapkan Pergub Nomor 15 Tahun 2025 tentang Besaran Nilai Perolehan Air Permukaan sebagai payung untuk menaikkan besaran pajak yang signifikan bagi industri dan pertambangan.

Sementara dari pajak bahan bakar kendaraan bermotor, Ia berharap dapat meniru Provinsi Kalimantan Timur yang berhasil menjadikan pajak ini sebagai penyumbang terbesar bagi PAD-nya. 

Tak berhenti sampai di situ, Gubernur Anwar Hafid juga memaparkan potensi investatif yang dimiliki Sulteng.

Diantaranya dari sektor Perkebunan dengan komoditi kelapa dan durian yang kini sudah bisa diekspor langsung ke Tiongkok via Pelabuhan Pantoloan.

Baca juga: Cek Tekanan Darah hingga Gula Darah, ASN Sulteng Jalani Pemeriksaan Gratis

Lalu di sektor pertanian, Sulteng mendapatkan program cetak sawah baru sebesar 10 ribu hektar untuk mendukung visi kedaulatan pangan.

Sulteng juga berpeluang menjadi lumbung perikanan nasional karena memiliki potensi 4 Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) serta perikanan darat seperti tambak udang di dua kabupaten potensial yakni Donggala dan Banggai.

Lebih jauh lagi, Sulteng juga diproyeksikan menjadi ‘Koridor Timur Indonesia’ melalui pembangunan infrastruktur vital seperti pembangunan jalan Tambu-Kasimbar yang kelak menjadi jalur arteri logistik dari Indonesia Timur menuju IKN dan pulau-pulau lain di sebelah barat.

“Barang-barang dari timur tidak perlu lagi memutar di kepala Pulau Sulawesi,” ujar gubernur menyatakan dengan jalan Tambu-Kasimbar dapat menghemat hingga 40 kilometer perjalanan menuju IKN daripada harus memutari Sulawesi.

Baca juga: Gelar Aksi Damai, FMKPM Tuntut Anwar Gubernur Sulteng Tandatangani Petisi Soal Tambang

Atas gagasan-gagasan tersebut, Ketum IKA PMII Fathan Subchi mengapresiasi dan optimis akan terwujud di masa depan.

“Kita optimis Sulawesi Tengah bisa besar dan maju,” serunya di hadapan seluruh kader yang mengikuti muswil IKA PMII. 

Lebih lanjut, ia juga memastikan komitmen BPK-RI untuk mengkaji secara komprehensif terhadap berbagai aturan di tingkat pusat perihal hak-hak daerah penghasil mineral tambang serta optimalisasi pajak-pajak dan retribusi daerah sebagaimana penyampaian gubernur tadi.

Hal ini lanjutnya jadi fokus perhatian BPK-RI sebab banyak pemda yang menghadapi problem serupa terkait ketimpangan kontribusi sektor tambang yang kecil bagi PAD mereka.

Baca juga: Lahan Pertanian Hancur Akibat Tambang Nikel, Warga Siuna Banggai Terancam Kelaparan

“(Pemda se) Indonesia Timur problemnya sama semua,” simpulnya bahwa kondisi ini harus segera diperbaiki demi peningkatan kesejahteraan dan kemajuan bagi daerah-daerah penghasil.

Turut hadir di acara pembukaan muswil, Waket DPRD Sulteng Syarifuddin Hafid, Bupati Buol Risharyudi Triwibowo, forkopimda, Ketua PW IKA PMII Sulteng Rahmawati M. Nur, beserta para ketua cabang dan kader, perwakilan ormas dan mitra kerja.

Dalam kegiatan tersebut, turut dilaksanakan pelantikan Pengurus Cabang Ikatan Alumni PMII Kota Palu dan Kabupaten Donggala periode 2025-2030. (*)