BREAKINGNEWS: Sulteng Siapkan Embarkasi Haji Palu, Tak Perlu Lagi Transit di Balikpapan

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Zulfadli

TRIBUNPALU.COM, PALU – Status internasional Bandara Mutiara Sis Al-Jufri membuka peluang Sulawesi Tengah memiliki embarkasi haji sendiri, sehingga jemaah tak perlu lagi transit di Balikpapan.

Kementerian Agama (Kemenag) Sulteng kini menyiapkan langkah teknis untuk mewujudkan rencana tersebut.

Plt Kakanwil Kemenag Sulteng Muchlis Aseng menjelaskan, pihaknya sudah membahas persiapan bersama Gubernur Sulteng, termasuk rencana menggandeng provinsi tetangga.

Baca juga: Bupati Banggai Sinyalkan 80 Persen Pejabat Eselon II Bakal Dirombak

“Dengan adanya penetapan ini, kita mulai mengambil langkah untuk mempersiapkan usulan embarkasi Palu. Pak Gubernur mengarahkan kita segera ke Sulawesi Barat untuk membicarakan kerja sama, dan mereka memang siap,” kata Muchlis, usai Rakor di Ruang Polibu, Kantor Gubernur Sulteng, Rabu (13/8/2025). 

Menurutnya, syarat minimal embarkasi adalah 4.000 jemaah.

Saat ini, Sulteng memiliki sekitar 2.000 kuota, sementara Sulawesi Barat sekitar 1.400–1.500. 

Jika ditambah Gorontalo dan Sulawesi Utara, jumlah tersebut diyakini akan terpenuhi.

Terkait fasilitas, Asrama Haji Palu saat ini memiliki sekitar 450 tempat tidur, namun bisa ditambah dengan memanfaatkan gedung BPSDM yang kapasitasnya setara.

Baca juga: KPID Sulteng Sambangi SCTV–Indosiar Palu, Bahas Standar Siaran dan Konten Lokal

“Tidak ada masalah dari sisi asrama, bahkan hotel di sekitar bandara juga bisa dipakai jika dibutuhkan,” ujarnya.

Muchlis Aseng menambahkan, pihaknya juga mengupayakan penambahan kuota haji.

Berdasarkan jumlah penduduk muslim, Sulteng seharusnya mendapat sekitar 2.500 kuota, lebih banyak dari kuota saat ini yang hanya 1.994.

Penambahan kuota dinilai penting untuk mengurangi daftar tunggu haji di Sulteng yang kini mencapai 25 tahun.

Status Resmi sebagai Bandara Internasional

Bandara Mutiara SIS Al-Jufri telah resmi ditetapkan sebagai bandara internasional. 

Penetapan ini diresmikan melalui Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 37 dan KM 38 Tahun 2025 yang dikeluarkan pada 8 Agustus 2025. 

Keputusan ini merupakan hasil dari upaya keras Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang telah mengajukan usulan ke pemerintah pusat sejak beberapa bulan lalu.

Wakil Ketua MPR RI, AM Akbar Supratman, mengapresiasi keputusan ini, menyebutnya sebagai "lompatan besar" yang akan membuka pintu gerbang Sulawesi Tengah menuju dunia.

Status baru ini diharapkan dapat memperkuat konektivitas udara, memperlancar arus barang dan orang, serta menarik investasi.

Tahap Selanjutnya dan Persyaratan

Meski sudah resmi berstatus internasional, Bandara Mutiara SIS Al-Jufri, bersama dengan 13 bandara lainnya, diminta untuk memenuhi persyaratan tambahan dalam waktu enam bulan. Hal ini bertujuan untuk memastikan kesiapan infrastruktur dan layanan, termasuk:

Kesiapan Infrastruktur: Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, menekankan pentingnya percepatan persiapan operasional perdana, termasuk perpanjangan landasan pacu hingga 3.000 meter agar dapat didarati pesawat berbadan besar.

Baca juga: Pererat Silaturahmi di Awal Kepengurusan, Komisioner KPID Kunjungan Kerja di TVRI Sulteng

Layanan Tambahan: Selain itu, bandara juga harus memenuhi syarat teknis untuk pelayanan haji dan umrah. Salah satunya adalah kuota jemaah haji minimal 4.000 orang, sementara saat ini kuota Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat masih di bawah angka tersebut.

Dengan penetapan ini, Bandara Mutiara SIS Al-Jufri menjadi bandara internasional penuh, berbeda dengan Bandara IMIP di Morowali yang hanya berstatus internasional untuk penerbangan carter. 

Status baru ini diharapkan menjadi pendorong utama bagi pariwisata, investasi, serta kemajuan ekonomi di seluruh Sulawesi Tengah.(*)

(TribunBreakingNews)