Family Office Luhut Tolak Dibiayai Purbaya, Apa Konsepnya yang Bikin Menkeu Tak Paham?

TRIBUNPALU.COM - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa baru-baru ini melontarkan pernyataan tegas yang mengejutkan jagat ekonomi nasional.

Purbaya menolak keras rencana yang diajukan oleh Luhut Binsar Pandjaitan terkait pembiayaan proyek Family Office menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Proyek Family Office ini merupakan inisiatif yang akan dibangun oleh Dewan Ekonomi Nasional (DEN) di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pusat Keuangan di Bali.

Family Office sendiri adalah sebuah firma penasihat yang bertujuan mengelola kekayaan individu atau keluarga ultra-kaya (Ultra High Net Worth Individuals/UHNWI).

Tujuan utama proyek ini adalah menarik investasi asing berskala besar untuk masuk dan ditempatkan di sektor riil Indonesia.

Gagasan Family Office ini digagas oleh Luhut Binsar Pandjaitan saat ia masih menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi pada Kabinet Indonesia Maju era Presiden Joko Widodo.

Baca juga: Pemkab Morowali Gelar Seminar Awal Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan

Saat ini, Luhut Binsar Pandjaitan menjabat sebagai Ketua DEN, lembaga yang menginisiasi pembangunan proyek tersebut.

Luhut sebelumnya sempat menyebut pemerintah berupaya mempercepat pembentukan Family Office agar bisa rampung pada akhir tahun 2025.

Menanggapi usulan pembiayaan tersebut, Menkeu Purbaya mengaku tidak mempermasalahkan pembentukan Family Office itu sendiri.

Namun, Purbaya dengan tegas menyatakan bahwa ia tidak akan menganggarkan pembiayaan proyek tersebut sepeser pun dari APBN.

"Biar saja. Kalau DEN bisa bangun (family office, red) sendiri, ya bangun aja sendiri. Saya anggarannya nggak akan alihkan ke sana," ujar Purbaya di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, Senin (13/10/2025), dilansir Tribun-Timur.com.

Eks Ketua Dewan Komisioner LPS ini menekankan, dirinya tidak memiliki rencana mengalokasikan dana APBN untuk proyek tersebut.

Purbaya beralasan, APBN harus difokuskan untuk mendanai program-program pemerintah yang terbukti berdampak langsung dan signifikan terhadap perekonomian negara.

Ia menyarankan agar DEN mencari sumber pendanaan lain jika tetap ingin melanjutkan pembangunan Family Office di Bali.

Menkeu Purbaya menegaskan fokusnya pada alokasi anggaran yang tepat waktu, tepat sasaran, dan tanpa kebocoran.

"Saya fokus. Kalau kasih anggaran yang tepat, nanti pas pelaksananya, tepat waktu, tepat sasaran, dan nggak ada yang bocor," kata Purbaya.

Uniknya, Purbaya juga mengaku belum memahami secara mendalam konsep Family Office tersebut, meskipun Luhut sering membicarakannya.

"Saya enggak terlibat. Kalau mau, saya doain lah," tutup Purbaya sambil berseloroh, menekankan ketidaklibatannya dalam rencana pembangunan tersebut.

Baca juga: Soal Pernikahan El Rumi, Ahmad Dhani Tegaskan Tak Akan Mewah: Uangnya Sudah Habis

Wacana family office oleh Luhut Era Jokowi

Sebagai informasi, gagasan soal Family Office dilontarkan Luhut saat masih menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi pada Kabinet Indonesia Maju di bawah pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

Wacana itu ia sampaikan kepada para delegasi World Water Forum (WWF) ke-10 di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, pada pertengahan Mei 2024.

“Kami dorong Bali ini menjadi hub (pusat) untuk family office seperti di Hong Kong dan Singapura,” kata Luhut di sela acara WWF, Sabtu (18/5/2024).

Pada Juli 2024, Luhut mengeklaim sudah ada beberapa konglomerat asing yang berminat mendaftar program Family Office untuk menginvestasikan dana di Bali.

Kemudian, gagasan ini kembali dilontarkan Luhut baru-baru ini.

Luhut bilang, pemerintah tengah mempercepat pembentukan Family Office agar dapat rampung pada akhir tahun ini. 

Namun, pembentukan Family Office di Bali masih menunggu keputusan dari Presiden Prabowo Subianto.(*)

Artikel telah tayang di Tribunnews.com