Ribuan Mahasiswa Padati Jl Ahmad Yani Kota Palu Jelang Aksi Unjuk Rasa

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Ismet

TRIBUNPALU.COM, PALU – Ribuan mahasiswi mulai memadati Jl Jenderal Ahmad Yani, Kelurahan Besusu Tengah, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Sulawesi Tengah, jelang aksi unjuk rasa yang dijadwalkan berlangsung hari ini, Senin (1/9/2025).

Pantauan TribunPalu.com di lokasi, massa aksi berasal dari berbagai perguruan tinggi di Kota Palu.

Mereka terlihat mengenakan almamater masing-masing, menandakan identitas kampus asal mereka.

Baca juga: BREAKINGNEWS: Dugaan Pungli SPMB 2025 di SMKN 2 Kota Palu, Ortu Siswa Diminta Uang

Kehadiran mahasiswa dalam jumlah besar ini menunjukkan tingginya partisipasi mahasiswa dalam menyuarakan aspirasi mereka.

Sejumlah petugas kepolisian juga tampak berjaga di sekitar lokasi untuk mengamankan jalannya aksi.

Pengamanan dilakukan guna memastikan ketertiban dan kelancaran arus lalu lintas di kawasan pusat kota tersebut.

Situasi saat ini masih kondusif.

Baca juga: Legislator PDIP Touna Zainal Muluk Desak Pemerintah Maksimalkan SPM

Massa terus berdatangan dan diperkirakan aksi akan segera dimulai dalam waktu dekat.

Hingga pukul 10.30 WITA, belum terlihat orasi dimulai, namun persiapan aksi tampak hampir rampung.

Pihak kepolisian sebelumnya telah mengimbau agar aksi dilakukan secara damai dan tidak anarkis.

Aksi ini menjadi lanjutan dari gelombang protes yang sebelumnya juga terjadi di sejumlah wilayah di Sulawesi Tengah.

Berikut adalah ringkasan mengenai konteks dan isu-isu yang memicu demonstrasi saat ini:

Isu Utama yang Memicu Protes

Kenaikan Tunjangan Anggota DPR: Salah satu isu yang paling sensitif dan memicu kemarahan publik adalah rencana kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPR yang dianggap sangat besar, di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang sulit. 

Pernyataan dan tingkah laku sebagian anggota dewan yang dianggap tidak peka juga menjadi bahan bakar bagi demonstrasi.

Masalah Ketenagakerjaan: Aksi demonstrasi yang melibatkan buruh menyoroti beberapa tuntutan, seperti:

Penghapusan sistem kerja alih daya (outsourcing).

Kenaikan upah minimum.

Penghentian Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal.

Penolakan terhadap undang-undang atau kebijakan yang dianggap merugikan pekerja, termasuk UU Cipta Kerja.

Keadilan Sosial dan Penegakan Hukum: Demonstrasi juga dipicu oleh tuntutan terhadap penegakan hukum yang lebih adil dan transparan.

Kasus-kasus dugaan korupsi, kekerasan oleh aparat, serta ketidakadilan dalam proses peradilan menjadi isu yang sering diangkat oleh para demonstran.

Kebijakan Pemerintah yang Kontroversial: Berbagai kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, yang dianggap merugikan masyarakat sering kali menjadi alasan utama demo.

Contohnya termasuk rencana revisi UU Minerba atau kebijakan yang berkaitan dengan pendidikan dan reforma agraria.

Kronologi dan Dampak

Aktor Aksi: Demonstrasi ini didominasi oleh mahasiswa, buruh, dan masyarakat sipil yang bersatu menyuarakan aspirasi.

Mereka melakukan aksi damai di berbagai lokasi strategis, seperti depan Gedung DPR/MPR, kantor-kantor pemerintahan, dan jalan-jalan utama.

Perkembangan: Awalnya, aksi demonstrasi sering kali berlangsung damai dengan orasi dan pembentangan spanduk. 

Namun, dalam beberapa kasus, terjadi kericuhan dan bentrokan dengan aparat keamanan.

Hal ini seringkali berawal dari provokasi atau ketegangan yang meningkat, yang berujung pada pelemparan batu, pembakaran, dan penggunaan gas air mata atau water cannon oleh polisi.

Dampak: Kerusuhan yang terjadi telah menyebabkan kerusakan fasilitas umum, seperti pembakaran gedung DPRD di beberapa daerah. 

Selain itu, korban jiwa dan luka-luka juga dilaporkan, termasuk dari pihak demonstran, aparat keamanan, maupun jurnalis. Akibatnya, beberapa layanan publik seperti transportasi KRL dan jalan tol sempat terganggu.

Demonstrasi ini menjadi cerminan dari akumulasi kekecewaan dan kemarahan publik terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan politik di Indonesia.

Para pengamat politik dan tokoh masyarakat, termasuk mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, menilai bahwa aksi protes ini adalah akibat dari komunikasi yang buruk antara pemerintah, DPR, dan rakyat.

Mereka menekankan pentingnya pemerintah dan lembaga legislatif untuk berbenah dan mendengarkan aspirasi masyarakat.(*)