Kapolda Agus Nugroho: Masyarakat Sulteng Tunjukkan Kedewasaan dalam Berunjuk Rasa

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Supriyanto Ucok

TRIBUNPALU.COM, PALU - Aksi Unjuk Rasa pada tanggal 1 September 2025 oleh Aliansi Mahasiswa, masyarakat dan ojek online di Wilayah Provinsi Sulawesi berlangsung aman dan tertib.

Kapolda Sulteng, Irjen Pol Agus Nugroho memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih semua pihak, atas pelaksanaan penyampaian aspirasi yang berlangsung aman dan tertib.

"Terima kasih atas terlaksananya penyampaian aspirasi di wilayah Sulawesi Tengah yang berlangsung aman dan tertib" kata Irjen Pol Agus Nugroho di Palu, Selasa (2/9/2025)

Baca juga: Rapat Penguatan dan Evaluasi, Bawaslu Sulteng Nilai Pemilu 2024 Berlangsung Kondusif

Ia menilai penyampaian aspirasi secara serentak oleh mahasiswa, masyarakat dan ojek online yang dilangsungkan 1 September 2025, dilaksanakan di 5 Kabupaten dan 1 Kota di Sulawesi Tengah, semua berlangsung kondusif.

Kapolda Sulteng tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada mahasiswa, masyarakat dan ojek online yang tidak terpengaruh dengan informasi yang berkembang di media sosial.

"Kepada Mahasiswa, masyarakat dan komunitas ojek online, terima kasih dapat menjaga Sulawesi Tengah tetap aman dan tertib, terima kasih tidak terpengaruh dengan informasi yang berkembang di media sosial, hal ini menunjukan masyarakat Sulteng cinta damai," ucapnya.

Irjen Pol Agus Nugroho tidak lupa juga mengucapkan terima kasih atas peran para tokoh agama, tokoh masyarakat, pihak kampus, atas imbauan diberikan sehingga penyampaian aspirasi terlaksana dengan aman dan tertib.

Baca juga: Mobil AWC Jadi Latar Foto Mahasiswa Usai Aksi di DPRD Sulteng

"Terima kasih juga kepada seluruh jajaran Polda Sulteng, TNI, Satpol PP dan Pemadam Kebakaran serta mitra kamtibmas lain atas sinergitas yang ditunjukan dalam mengawal dan mengamankan kegiatan masyarakat. ujar Kapolda Sulteng.

"Ini semua kita lakukan sebagai bentuk pengabdian dan pelayanan kita kepada masyarakat untuk mewujudkan Sulteng yang Maju, Aman, Damai dan Sejahtera," pungkasnya.

Berikut adalah ringkasan mengenai konteks dan isu-isu yang memicu demonstrasi saat ini:

Isu Utama yang Memicu Protes

Kenaikan Tunjangan Anggota DPR: Salah satu isu yang paling sensitif dan memicu kemarahan publik adalah rencana kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPR yang dianggap sangat besar, di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang sulit. 

Pernyataan dan tingkah laku sebagian anggota dewan yang dianggap tidak peka juga menjadi bahan bakar bagi demonstrasi.

Masalah Ketenagakerjaan: Aksi demonstrasi yang melibatkan buruh menyoroti beberapa tuntutan, seperti:

Penghapusan sistem kerja alih daya (outsourcing).

Kenaikan upah minimum.

Penghentian Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal.

Penolakan terhadap undang-undang atau kebijakan yang dianggap merugikan pekerja, termasuk UU Cipta Kerja.

Keadilan Sosial dan Penegakan Hukum: Demonstrasi juga dipicu oleh tuntutan terhadap penegakan hukum yang lebih adil dan transparan.

Kasus-kasus dugaan korupsi, kekerasan oleh aparat, serta ketidakadilan dalam proses peradilan menjadi isu yang sering diangkat oleh para demonstran.

Kebijakan Pemerintah yang Kontroversial: Berbagai kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, yang dianggap merugikan masyarakat sering kali menjadi alasan utama demo.

Contohnya termasuk rencana revisi UU Minerba atau kebijakan yang berkaitan dengan pendidikan dan reforma agraria.

Kronologi dan Dampak

Aktor Aksi: Demonstrasi ini didominasi oleh mahasiswa, buruh, dan masyarakat sipil yang bersatu menyuarakan aspirasi.

Mereka melakukan aksi damai di berbagai lokasi strategis, seperti depan Gedung DPR/MPR, kantor-kantor pemerintahan, dan jalan-jalan utama.

Perkembangan: Awalnya, aksi demonstrasi sering kali berlangsung damai dengan orasi dan pembentangan spanduk. 

Namun, dalam beberapa kasus, terjadi kericuhan dan bentrokan dengan aparat keamanan.

Hal ini seringkali berawal dari provokasi atau ketegangan yang meningkat, yang berujung pada pelemparan batu, pembakaran, dan penggunaan gas air mata atau water cannon oleh polisi.

Dampak: Kerusuhan yang terjadi telah menyebabkan kerusakan fasilitas umum, seperti pembakaran gedung DPRD di beberapa daerah. 

Selain itu, korban jiwa dan luka-luka juga dilaporkan, termasuk dari pihak demonstran, aparat keamanan, maupun jurnalis. Akibatnya, beberapa layanan publik seperti transportasi KRL dan jalan tol sempat terganggu.

Demonstrasi ini menjadi cerminan dari akumulasi kekecewaan dan kemarahan publik terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan politik di Indonesia.

Para pengamat politik dan tokoh masyarakat, termasuk mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, menilai bahwa aksi protes ini adalah akibat dari komunikasi yang buruk antara pemerintah, DPR, dan rakyat.

Mereka menekankan pentingnya pemerintah dan lembaga legislatif untuk berbenah dan mendengarkan aspirasi masyarakat.(*)