Wali Kota Palu Temui Massa Aksi Terkait Lahan HGB dan Eks HGB, Janji Prioritaskan Tuntutan Warga

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Supriyanto Ucok

TRIBUNPALU.COM, PALU – Wali Kota Palu, Hadianto Rasyid, menemui massa aksi dari Aliansi Masyarakat Kota Palu yang melakukan demonstrasi di Kantor Wali Kota Palu, Jl Balai Kota, Kelurahan Tanamodindi, Kecamatan Mantikulore, Rabu (10/9/2025).

Dalam aksinya, massa aksi menuntut kejelasan status lahan Hak Guna Bangunan (HGB) dan Eks HGB yang hingga kini dinilai belum mendapatkan penyelesaian dari pemerintah.

Menanggapi hal tersebut, Hadianto Rasyid menyampaikan penjelasan lengkap di hadapan massa.

Baca juga: Aliansi Masyarakat Kota Palu Gelar Aksi di 4 Titik, Tuntut Pengembalian Lahan HGB dan Eks HGB

Ia menegaskan bahwa permasalahan sengketa lahan ini sudah menjadi perhatian sejak awal masa jabatannya pada tahun 2021.

“Awal mula kasus ini terjadi di Kelurahan Talise, lalu berlanjut ke Kelurahan Tondo di area Huntap II. Sejak saat itu, saya terus memperjuangkan aspirasi masyarakat,” ucap Hadianto.

Ia juga menegaskan bahwa persoalan lahan HGB dan Eks HGB bukan merupakan kewenangan Pemerintah Kota Palu, melainkan tanggung jawab pemerintah pusat melalui Kementerian ATR/BPN RI.

“Saya ingin kita semua tahu, masalah HGB bukan kewenangan saya sebagai Wali Kota. Itu urusan pemerintah pusat,” tegasnya.

Hadianto menyebutkan bahwa dirinya telah beberapa kali melakukan komunikasi langsung dengan para menteri yang menjabat di kementerian terkait.

Baca juga: Polresta Palu Tangkap Pria Pembawa Sabu, Diduga Terima Barang dari Napi Lapas

“Saya sudah temui langsung Menteri ATR/BPN, mulai dari Sofyan Djalil hingga Nusron Wahid. Saya sampaikan keresahan masyarakat kita di Kota Palu,” lanjutnya.

Dalam dialog tersebut, Wali Kota Palu dua periode itu juga menyampaikan progres terbaru soal pembagian lahan.

Ia memastikan bahwa pembagian lahan bagi warga Kelurahan Talise akan dimulai dalam dua minggu ke depan.

“Untuk masyarakat Talise, pembagian lahannya akan dimulai dua minggu ke depan. Sedangkan untuk Kelurahan Tondo, kita masih menunggu penyerahan SK dari pemerintah pusat,” jelas Hadianto.

Baca juga: Harga Terbaru HP Vivo 2025: Vivo Y39, Vivo Y100 5G, Vivo X200 Ultra, Vivo V50

Ia menegaskan bahwa pemerintah kota tetap berkomitmen mengawal dan memperjuangkan penyelesaian tuntutan masyarakat, meski secara administratif hal itu berada di luar kewenangan langsung Pemkot Palu.

Apa Itu Lahan HGB?