Warga Palu Demo di Kantor Wali Kota, Desak Pemerintah Cabut Lahan Eks HGB

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Robit Silmi

TRIBUNPALU.COM, PALU – Aliansi Perjuangan Masyarakat Kota Palu menggelar aksi demonstrasi di Halaman Kantor Wali Kota Palu, Jl Balai Kota, Kelurahan Tanamodindi, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Sulawesi Tengah, Rabu (10/9/2025).

Aksi ini menuntut pencabutan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) yang telah habis masa berlakunya, atau yang dikenal sebagai lahan eks HGB.

Pantaun TribunPalu.com, massa aksi datang dengan menggunakan sebuah pikap hitam yang dilengkapi sound system. 

Spanduk tuntutan juga dibentangkan di atas mobil.

Mereka kemudian ditemui langsung oleh Wali Kota Palu, Hadianto Rasyid.

Baca juga: Mengenal Rahayu Saraswati, Keponakan Prabowo yang Mundur dari DPR RI Gegara Omongan di Podcast

Koordinator lapangan aksi, Ismail, mengatakan pihaknya mendesak DPRD Kota Palu untuk memfasilitasi pengiriman surat ke DPR RI, khususnya Komisi II.

“Tujuannya agar DPR RI melakukan RDP, memanggil semua pihak termasuk BPN, untuk mendesak pencabutan eks HGB,” kata Ismail kepada TribunPalu.com usai orasi.

Ismail menuturkan, selama hampir 36 tahun lahan berstatus eks HGB tersebut tidak dimanfaatkan. 

Eks HGB merujuk pada kondisi sertifikat Hak Guna Bangunan yang telah habis masa berlakunya.

“Tidak ada tanda-tanda apapun, hanya mereka kuasai,” ujarnya.

Ia menyebut, lahan Eks HGB itu berada di tiga kelurahan di Kecamatan Mantikulore, yakni Kelurahan Tondo, Talise, dan Talise Valangguni.

Menurutnya, kondisi ini menunjukkan adanya praktik mafia agraria. 

“Sudah lebih enam tahun masa berlalunya, tapi sampai saat ini tidak dicabut, ada apa dengan ATR/BPN?” tegasnya.

Massa aksi juga sempat menutup akses ke Hunian Tetap (Huntap) II Tondo sebagai bentuk protes.