DPRD Palu Genjot Pengesahan Ranperda Perlindungan Petani Garam Teluk Palu Tahun 2025

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Robit Silmi

TRIBUNPALU.COM, PALU – DPRD Kota Palu menargetkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perlindungan Petani Garam di Teluk Palu dapat disahkan tahun ini.

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Palu, Arif Miladi, mengatakan, perda tersebut sempat tertunda pembahasannya pada tahun 2024.

“Kami usahakan supaya perda ini lahir tahun ini. Kita upayakan, karena sempat tertunda tahun lalu,” kata Arif Miladi kepada wartawan, Kamis (16/10/2025).

Baca juga: Kapolres Sigi Ajak Masyarakat Jadikan Al-Qur’an sebagai Fondasi Hidup di MTQ ke-IX Kabupaten Sigi

Arif menyampaikan, antusiasme masyarakat terhadap penyusunan perda ini sangat tinggi. 

Hal itu terlihat dari pelaksanaan konsultasi publik yang digelar di Kantor Kelurahan Talise, Jalan Soeprapto, Kota Palu.

“Animo masyarakat sangat antusias. Konsultasi publik ini bentuk transparansi dalam membuat aturan,” ujarnya.

Menurut Arif, petani garam Teluk Palu harus dilibatkan secara aktif dalam proses penyusunan perda.

Mereka dapat memberikan ide, masukan, dan pandangan terkait kebutuhan di lapangan.

Baca juga: 35 Peserta Wakili Dolo Selatan di MTQ ke-IX Kabupaten Sigi, Siap Harumkan Daerah

“Masyarakat bisa menyumbang saran. Semua ide itu bisa kita tampung dalam pembahasan nanti,” katanya.

Dalam konsultasi publik, sejumlah persoalan mencuat, terutama terkait sarana dan prasarana tambak garam.

“Masih butuh infrastruktur dan fasilitas pendukung. Ke depan, kawasan tambak garam ini bukan hanya untuk produksi, tapi bisa menjadi tempat pendidikan,” jelas Arif.

Ia mencontohkan kawasan penggaraman di Kelurahan Talise yang berpotensi dijadikan ruang edukasi dan bahkan cagar budaya.

“Satu-satunya tambak garam yang ada di dalam kota hanya di Teluk Palu. Mungkin di daerah lain ada, tapi tidak seperti ini,” katanya.

Arif juga menyinggung masukan dari salah satu petani garam bernama Sarwiah, yang mempertanyakan kualitas garam di tengah aktivitas tambang di sekitar wilayah itu.

Baca juga: PSSI Resmi Pecat Patrick Kluivert dari Pelatih Timnas Indonesia, Ini Alasannya

“Ada pertanyaan bagus dari Ibu Sarwiah, bagaimana kualitas garam kita, apakah tercemar atau tidak. Itu jadi bahan diskusi untuk dikaji lebih lanjut,” ujar Arif.

Ia menegaskan, Ranperda Perlindungan Petani Garam ini penting untuk menjaga fungsi lahan penggaraman agar tidak beralih fungsi.

“Dengan perkembangan zaman, fungsi lahan ini bisa berubah kalau tidak diatur. Kalau itu terjadi, bagaimana nasib para petani garam kita?” tegasnya.

Arif menambahkan, setelah tahap konsultasi publik, Bapemperda akan melanjutkan ke rapat internal dan pembentukan panitia khusus (Pansus) untuk membahas ranperda secara detail.

Baca juga: Harga HP Xiaomi, Redmi, Poco Terbaru: Xiaomi 15T Pro, Redmi Note 14, Redmi 15R, Poco F7

Hadir juga dala konsultasi publik anggota DPRD Kota Palu, Muslimun, dan Sultan Amin Badawi.(*)