Ihsan menjelaskan, setiap hewan yang dipotong di RPH akan melalui pemeriksaan antemortem atau pemeriksaan sebelum pemotongan.
Menurutnya, pembagian bibit nantinya akan diprioritaskan untuk masyarakat miskin, pengangguran, maupun mereka yang memiliki lahan.
Program ini menjadi langkah strategis untuk menjadikan Sigi sebagai salah satu daerah sentra Kakao di Sulawesi Tengah.
Menurutnya, momentum HUT ke-70 menjadi dorongan bagi Satuan Lalu Lintas Polres Sigi untuk terus meningkatkan pelayanan.
Dalam pemaparannya, Iptu Siti menekankan bahwa perlindungan anak tidak hanya menjadi tugas aparat kepolisian, tetapi juga tanggung jawab orang tua.
Kampanye dipimpin Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Polres Sigi, Iptu Siti Elminawati, bersama jajaran Polwan.
Kapolres meminta masyarakat tidak membuka lahan dengan cara membakar, tidak membuang puntung rokok sembarangan.
Kehadirannya disambut penuh haru oleh penerima bantuan yang sebelumnya sempat mengalami musibah luka bakar saat bekerja.
Polres Sigi mengamankan seorang pria berinisial TR (32), terduga pelaku penikaman yang menewaskan IHT (51), warga Desa Binangga
Polisi meminta masyarakat menunggu hasil penyelidikan sambil memastikan situasi di lokasi kejadian tetap terkendali.
Moh Riyadh menyampaikan apresiasi yang tinggi atas terselenggaranya kegiatan Maulid Nabi tersebut.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Staf Ahli Gubernur Sulawesi Tengah, Ikhsan Basri, mewakili gubernur.
Pemerintah Kabupaten Sigi dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menggalang kekuatan untuk mengatasi masalah stunting.
Bupati Sigi, Mohamad Rizal Intjenae, secara resmi membuka perhelatan budaya Telusur Rasa atau Uta Dada Festival
Produk-produk itu menjadi unggulan Kabupaten Sigi karena memiliki data saing di pasar nasional.
Bupati Sigi, Mohamad Rizal Intjenae, menghadiri dan membuka kegiatan Bakti Sosial (Baksos) kesehatan yang diadakan dalam rangka
Mulai dari pemilihan vendor, pengadaan bahan makanan, penyimpanan, pengolahan, hingga distribusi.
Langkah ini dilakukan guna mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlintas).
Menurutnya, perlindungan tenaga kerja bukan hanya kebutuhan, melainkan hak yang harus dipenuhi oleh negara.
Selain sosialisasi, kegiatan ini juga menjadi ruang diskusi antara pemerintah daerah, BPJS Ketenagakerjaan, dan para kepala desa.