Camat Parigi Pastikan Pelayanan Warga di Desa Bambalemo Tetap Berjalan Meski Kantor Disegel

TRIBUNPALU.COM - Camat Parigi, Ramlin, memastikan pelayanan administrasi di Desa Bambalemo, Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), tetap berjalan meski kantor desa disegel warga.

Ramli mengatakan, langkah darurat akan ditempuh agar masyarakat tidak terkendala mengurus berbagai kebutuhan administrasi.

“Meski kantor disegel, pelayanan administrasi kepada warga harus tetap berjalan. Kami sedang komunikasikan alternatif tempat sementara,” kata Ramlin kepada TribunPalu.com, Selasa (26/8/2025). 

Menurutnya, situasi di Desa Bambalemo cukup dinamis pasca-penyegelan kantor desa oleh sejumlah warga pada Senin (25/8/2025) kemarin. 

Namun ia menegaskan, pemerintah kecamatan bersama aparat kepolisian dan pemerintah daerah tetap berupaya menjaga suasana kondusif.

“Kami imbau masyarakat tetap tenang dan tidak melakukan tindakan yang bisa memperkeruh keadaan,” ujarnya.

Ramlin menyebut, pelayanan administrasi desa menjadi kebutuhan mendesak bagi warga.

Seperti pengurusan surat keterangan, dokumen kependudukan, hingga administrasi lainnya.

Karena itu, pihaknya tidak ingin masyarakat dirugikan akibat situasi yang sedang berlangsung.

“Pemerintahan tidak boleh berhenti. Warga tetap berhak mendapatkan pelayanan dasar,” tegasnya.

Ia menjelaskan, opsi yang sedang dipertimbangkan adalah membuka pelayanan di rumah Sekretaris Desa atau di tempat netral lain yang disepakati bersama.

Namun keputusan resmi masih menunggu hasil komunikasi lebih lanjut dengan pihak terkait.

Baca juga: Pemkab Donggala Bahas Arah Pembangunan Lima Tahun Lewat Musrenbang RPJMD

Ramlin juga meminta seluruh perangkat desa untuk tetap menjalankan tugas sesuai fungsi masing-masing.

“Jangan terpengaruh dengan kondisi saat ini, tetap bekerja untuk masyarakat,” jelasnya.

Selain itu, pihak kecamatan terus melakukan koordinasi dengan Kapolsek Parigi dan pemerintah daerah untuk mencari solusi terbaik.

Menurutnya, pemerintah daerah juga sudah menerima laporan mengenai aksi penyegelan kantor desa tersebut.

“Langkah-langkah penyelesaian sedang dipikirkan agar persoalan ini tidak berlarut-larut,” ucap Ramlin.

Ia berharap, masyarakat Desa Bambalemo tetap mengutamakan dialog dalam menyampaikan aspirasi.

“Kalau ada persoalan, mari kita duduk bersama mencari jalan keluar, bukan dengan cara yang merugikan banyak orang,” tuturnya.

Ramlin menambahkan, pelayanan publik menjadi prioritas utama pemerintah kecamatan dalam setiap kondisi.

“Apapun yang terjadi, hak warga untuk mendapatkan layanan tidak boleh terhenti,” pungkasnya.

Baca juga: Banggai Kepulauan Raih Prestasi pada Puncak Jambore Sulteng 2025

Warga Segel Kantor Desa

Sebelumnya, warga Desa Bambalemo, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, kembali melakukan penyegelan kantor desa, Senin (25/8/2025).

Aksi ini merupakan bentuk protes terhadap kinerja Kepala Desa Susanto yang dinilai gagal dalam menjalankan tugas dan tidak memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat.

Sekitar 40 warga terlihat memblokade pintu utama kantor desa dengan memasang palang kayu, sebagai simbol kekecewaan terhadap kepemimpinan desa yang dianggap tidak responsif.

“Kami sudah berkali-kali menyampaikan keluhan, tapi tidak pernah dihiraukan,” ujar Ma’ruf, salah satu tokoh masyarakat.

Menurutnya, Kepala Desa jarang masuk kantor, sehingga berbagai urusan dan kebutuhan administrasi masyarakat terbengkalai.

“Kalau pemimpin jarang hadir, bagaimana mau mengurus desa?” lanjutnya.

Selain itu, warga juga mempersoalkan pengelolaan Dana Desa tahun 2023–2024 yang dinilai tidak transparan.

Mereka menduga anggaran tidak digunakan sebagaimana mestinya dan tidak melibatkan masyarakat dalam proses perencanaannya.

“Kami ingin ada transparansi, supaya semua jelas dan masyarakat ikut mengawasi,” tegas Ma’ruf.

Aksi penyegelan kantor desa ini disebut bukan kali pertama dilakukan.

Namun, hingga saat ini, belum ada perubahan nyata dari pihak pemerintah desa.

“Kami lelah menunggu, sekarang tuntutan kami hanya satu: Kepala Desa mundur,” tegasnya.

Warga menyatakan akan terus mempertahankan penyegelan hingga ada tindakan nyata dari pemerintah atau Kepala Desa membuka diri terhadap aspirasi warganya. 

Mereka menegaskan bahwa apa yang mereka lakukan adalah upaya mempertahankan hak sebagai warga yang menginginkan pelayanan publik yang baik.

“Kami hanya ingin pemimpin yang bisa bekerja untuk rakyatnya,” tutup Ma’ruf.(*)