Koorlap Aksi Sebut Akan Kawal Tuntutan Yang Diterima DPRD Sulteng Hingga Ke Pusat

Aksi ini berlangsung di depan Gedung DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, di Jalan Sam Ratulangi.

Mereka membawa sejumlah tuntutan, seperti penolakan terhadap kenaikan gaji pejabat, keberatan atas pungutan pajak 10 persen, penolakan RUKHUP, serta evaluasi terhadap izin-izin pertambangan di daerah.

Massa aksi mulai berkumpul sejak pagi hari dan terus berdatangan hingga siang. Sekitar pukul 11.25 WITA, Aliansi Rakyat dan Mahasiswa tiba dan ikut menyuarakan aspirasi mereka.

Baca juga: Polres Morowali Bongkar Peredaran Sabu 1 Kg di Bahodopi Sulteng, Disembunyikan dalam Boneka

Aksi berlangsung dengan pengawalan ketat dari sekitar 1.273 personel gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, Satpol PP, dan petugas pemadam kebakaran. 

Kepolisian menegaskan bahwa mereka menjamin kebebasan berpendapat, tetapi akan bertindak tegas jika terjadi pelanggaran hukum.

Gubernur Sulawesi Tengah, Ketua DPRD, dan Wali Kota Palu turun langsung menemui para demonstran. Mereka melakukan dialog terbuka dan menyatakan siap memfasilitasi aspirasi massa kepada pemerintah pusat. 

Gubernur bahkan menyampaikan harapannya agar unjuk rasa di Palu bisa menjadi contoh penyampaian pendapat secara damai dan tertib di Indonesia.

 Wali Kota Palu menambahkan bahwa masyarakat tidak perlu membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk sementara waktu, sambil menunggu hasil evaluasi yang akan dilakukan pemerintah daerah.

Baca juga: Duduk Merumput Bareng Demonstran, DPRD Sulteng Janji Bakal Teruskan Tuntutan Hingga ke Pusat

Aksi ini juga berdampak pada kegiatan pendidikan di Palu. Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah mengumumkan bahwa sekolah-sekolah SMA, SMK, dan SLB diliburkan pada hari itu demi keselamatan siswa.

Sejumlah sekolah dasar yang berada di sekitar titik aksi mengalihkan pembelajaran ke metode daring. Jika situasi dinyatakan kondusif, kegiatan belajar-mengajar akan kembali normal pada 2 September.

Secara keseluruhan, unjuk rasa berjalan kondusif dan tidak dilaporkan adanya kekerasan atau kerusuhan besar. 

Pemerintah daerah, aparat keamanan, dan masyarakat tampak berupaya menjaga suasana tetap tertib meskipun tensi politik dan sosial cukup tinggi. (*)