Penyerapan Anggaran Donggala Terkendala Inpres 1 Tahun 2025, Ini Penjelasan Ketua DPRD

Laporan Wartawan TribunPalu, Misna Jayanti

TRIBUNPALU.COM, DONGGALA - Ketua DPRD Donggala, Moh Taufik, menegaskan bahwa lambatnya penyerapan anggaran tahun 2025 bukan karena kinerja pemerintah daerah yang lemah, melainkan adanya penyesuaian aturan dari pemerintah pusat.

Taufik menjelaskan, awal tahun 2025 pemerintah daerah sempat terkendala dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran. 

"Sebetulnya tidak lambat, hanya saja ketika program 2025 mau jalan, kita terkendala Inpres 1 Tahun 2025. Anggaran yang sudah masuk dalam program prioritas pembangunan daerah terpaksa ditunda dulu," kata Taufik kepada TribunPalu.com, Jumat (19/9/2025).

Ia menjelaskan, kondisi ini memaksa pemerintah daerah dan DPRD untuk lebih selektif dalam menentukan program pembangunan. 

Dengan keterbatasan APBD, anggaran hanya bisa diarahkan pada hal-hal yang benar-benar mendesak.

Baca juga: APBD Donggala Terbatas, Ketua DPRD: Anggaran Hanya untuk Program Paling Prioritasg

"Kalau bahasa saya, saat ini pemerintah sedang fokus pada pembangunan yang super-duper prioritas dari semua prioritas yang ada. Karena APBD kita kecil, jadi harus benar-benar diarahkan ke sektor yang paling dibutuhkan masyarakat," ungkapnya.

Ketua DPRD Donggala itu juga menegaskan bahwa DPRD terus memastikan keterbukaan informasi.

Setiap kali melakukan kunjungan ke kecamatan maupun desa, ia bersama anggota dewan selalu menyampaikan kondisi real yang dihadapi pemerintah daerah.

"Pada saat berdiskusi dengan masyarakat, kami selalu sampaikan bahwa APBD kita memang kecil dan saat ini sedang diarahkan untuk program prioritas. Masyarakat harus tahu kondisi sebenarnya," tegasnya.

Baca juga: Korban Meninggal karena Kebakaran Kapal di Banggai Bertambah Jadi 3 Orang

Lebih lanjut, Taufik memastikan dalam waktu dekat pemerintah daerah Kabupaten Donggala akan segera melakukan tender agar program-program pembangunan bisa berjalan lebih cepat.

"Insya Allah dalam waktu dekat pemerintah daerah akan melakukan tender, sehingga kegiatan pembangunan bisa segera terlaksana. Kita sudah berkomitmen, karena dipilih rakyat, maka kita harus hadir dan memastikan pembangunan jalan," pungkasnya. (*)