Penyegelan Kantor Desa Toribulu Selatan, Warga Tuntut Transparansi Dana

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Abdul Humul Faaiz

TRIBUNPALU.COM, PARIMO – Koordinator aksi, Muhdar, mengatakan penyegelan Kantor Desa Toribulu Selatan, Kecamatan Toribulu, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah bukanlah yang pertama kali.

Sebelumnya, aksi penyegelan pernah dilakukan pada 2023 karena ketidaktransparanan kepala desa dalam pengelolaan dana desa.

Awal penyegelan dilakukan karena ketidaktransparanan dalam pengelolaan dana desa.

"Setelah itu, kami melaporkan ke Inspektorat dan ditemukan kerugian negara sekitar Rp60 juta,” kata Muhdar kepada TribunPalu.com, Selasa (23/9/2025).

Baca juga: Pelaku Pelecehan Seksual di Buol Melakukan Aksinya dengan Modal Air

Menurutnya, pihak kepala desa saat itu diberi waktu pengembalian selama tiga bulan.

Setelah disegel, pihak masyatakat sepakat membuka kembali kantor desa dengan catatan pengembalian dana.

"Namun, hingga batas waktu yang ditentukan, baru Rp20 juta yang dikembalikan dari total Rp60 juta,” jelasnya.

Muhdar menambahkan, setelah kasus awal itu selesai, masyarakat kembali menemukan pelanggaran berbeda.

Baca juga: Warga Toribulu Selatan Parigi Moutong Segel Kantor Desa, Buntut Pengaktifan Kembali Kades

“Inspektorat mendapatkan temuan baru berkisar Rp170 hingga Rp180 juta, tetapi pihak Inspektorat tidak memberikan hasil audit secara resmi kepada masyarakat,” ungkapnya.

Dia menegaskan, penyegelan saat ini tetap dilakukan sepanjang Ilham Manggong masih menjadi kepala desa.

"Kantor desa akan tetap kami palang. Kami tidak menerima orang yang sudah diproses untuk dikembalikan begitu saja," tegasnya.

"Harus ada efek jera dan proses hukum yang jelas,” tambah Muhdar.

Masyarakat Toribulu Selatan tetap bersikeras agar kepala desa diganti

"Kami akan mempertahankan penyegelan hingga tuntutan kami dipenuhi," pungkasnya. (*)