Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak di Parigi Moutong Terus Meningkat

“Kami sudah melaksanakan beberapa kegiatan preventif dan pendampingan, sehingga ke depan kemungkinan angka ini akan menurun,” katanya.

DP3AP2KB memberikan pendampingan langsung kepada korban termasuk perlindungan hukum.

“Pendampingan dilakukan sejak awal laporan hingga pemulihan mental korban,” ujar Kartikowati.

Pendampingan kesehatan juga disediakan, termasuk visum gratis bagi korban pemerkosaan atau kekerasan fisik.

“Biaya visum ditanggung oleh dinas, sehingga korban tidak terbebani biaya,” tambahnya.

Selain itu, korban yang mengalami trauma psikis akan didampingi oleh psikolog klinis.

“Kami memiliki tenaga teknis yang ditugaskan untuk memulihkan mental anak-anak tersebut,” jelas Kartikowati.

Kata dia, DP3AP2KB juga didukung dengan sarana dan prasarana untuk penanganan kasus kekerasan.

Baca juga: IUP Tidak Menjamin Perusahaan Bisa Beroperasi, Ini Penjelasan ESDM Sulteng

“Kami memiliki gedung UPTD, mobil perlindungan anak, dan motor perlindungan anak untuk menjangkau wilayah sulit,” ujar Kartikowati.

Salah satu langkah pencegahan lain adalah sosialisasi hukum kepada masyarakat.

“Kami edukasi masyarakat, tokoh agama, anak-anak, dan ibu-ibu mengenai UU Perlindungan Anak, UU KDRT, dan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual,” katanya.

Tujuan sosialisasi agar masyarakat melek hukum dan berani melapor.

“Kami ingin mereka tidak takut-takut, tidak takut dibully saat melapor,” jelas Kartikowati.

Kartikowati menambahkan, DP3AP2KB juga terus memantau pelaku dan korban agar kasus dapat diselesaikan secara tuntas.