Kemenkum Sulteng Terima Penghargaan dari Pemkot Palu pada HUT ke-47

TRIBUNPALU.COM - Pada puncak perayaan HUT Kota Palu ke-47, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah menerima penghargaan dari Pemerintah Kota Palu.

Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi Kanwil Kemenkum Sulteng dalam pembinaan, pelayanan, dan perlindungan hukum yang telah mendukung pembangunan daerah.

Wali Kota Palu, Hadianto Rasyid menyatakan penghargaan ini adalah bukti kerja nyata Kemenkum Sulteng.

Baca juga: HUT ke-47 Kota Palu, Bupati Sigi Hadiri Upacara Bersama Kepala Daerah se-Sulteng

“Kanwil Kemenkum Sulteng menjadi mitra strategis daerah (Kota Palu). Kontribusinya dalam penguatan hukum patut diapresiasi karena dampaknya langsung dirasakan masyarakat,” ujarnya.

Penghargaan itu sendiri diserahkan secara langsung Wali Kota Palu kepada Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Sopian.

Sementara itu, dalam keterangannya, Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng, Rakhmat Renaldy, menyambut penghargaan ini dengan penuh syukur.

“Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus menghadirkan layanan hukum yang bermanfaat, menjaga kepentingan masyarakat, dan mendukung pembangunan Kota Palu,” ucapnya.

Baca juga: Bupati Sigi: Gagasan KAHMI dan Lembaga Swadaya Bantu Wujudkan Pembangunan Daerah

Penghargaan tersebut mencerminkan keberhasilan berbagai program yang dijalankan Kanwil, mulai dari layanan kekayaan intelektual, pembinaan hukum, hingga fasilitasi bantuan hukum.

“Semua ini sejalan dengan visi menjadikan hukum sebagai pilar utama pembangunan daerah,” tandas Rakhmat Renaldy.

Selain itu, penghargaan ini juga memperkuat hubungan sinergis antara pemerintah pusat dan daerah.

Kehadiran Kanwil Kemenkum Sulteng sebagai mitra strategis diharapkan terus memberi dampak positif dalam memperkuat ketertiban hukum dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Palu.

Baca juga: Kombes Pol Pribadi Sembiring Terpilih Jadi Ketua IOF Sulteng 2025–2029

Bagi masyarakat, penghargaan ini menjadi bukti bahwa pelayanan hukum yang mereka terima mendapat pengakuan dan kepercayaan dari pemerintah daerah.(*)