BP2SDM Gelar Talkshow, KTH Sulteng Torehkan Prestasi Nasional

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Zulfadli

TRIBUNPALU.COM, PALU – Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BP2SDM) Kementerian Kehutanan bersama Anggota Komisi IV DPR RI menggelar Talkshow Penyuluh Kehutanan bertajuk “Nilai Transaksi Ekonomi KTH: Dari Hutan untuk Kehidupan”.

Kegiatan itu berlangsung di Hotel Aston Palu, Jl Wolter Monginsidi, Kelurahan Lolu Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Sulawesi Tengah, Senin (6/10/2025).

Kegiatan ini menyoroti peran strategis Kelompok Tani Hutan (KTH) dalam pengelolaan hutan lestari, sekaligus memamerkan capaian fantastis Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) dalam Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) KTH yang berhasil melampaui target dan masuk jajaran lima besar provinsi dengan omzet NTE tertinggi nasional.

Baca juga: Gebyar Ayo Membatik 2025, Bupati Donggala Dorong Anak Cinta Budaya Sejak Dini

Data yang dipaparkan dalam kegiatan tersebut menunjukkan kinerja impresif Kelompok Tani Hutan (KTH) di Sulawesi Tengah. 

Hingga 2 Oktober 2025, NTE KTH Provinsi Sulteng telah mencapai Rp20.077.859.114.

Capaian ini bukan hanya besar, tetapi juga melampaui target NTE Provinsi Sulteng sebesar Rp18,5 miliar, dengan persentase realisasi mencapai 110 persen. 

Angka tersebut menempatkan Sulawesi Tengah di posisi kelima nasional, bersaing dengan provinsi besar lain seperti Jawa Timur, Lampung, Jawa Barat, dan Jawa Tengah.

Saat ini, di Sulawesi Tengah tercatat terdapat 503 KTH yang terbagi menjadi 439 KTH Pemula, 62 KTH Madya, dan dua KTH Utama. 

Dari total tersebut, sebanyak 146 KTH atau 29,03 persen telah berhasil menginput nilai transaksi ekonominya.

Baca juga: Kebakaran Hebat di PT Loan Palu, Diduga Berasal dari Kapal Karam Eks Tsunami 2018

Lima produk usaha kehutanan di Sulteng yang menyumbang NTE tertinggi meliputi:

 • Nira (Rp9.749.494.800)
 • Tanaman pangan hasil agroforestry (Rp5.154.000.000)
 • Buah-buahan dan biji-bijian (Rp1.870.820.614)
 • Minyak atsiri dan bumbu-bumbuan (Rp1.651.730.000)
 • Getah, kulit kayu, daun, dan gubal gaharu (Rp1.183.000.000)

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM, Indra Exploitasia, menjelaskan bahwa target utama ke depan adalah meningkatkan NTE KTH serta memperkuat peran penyuluh dalam mendampingi kelompok tani.

“Targetnya adalah meningkatkan nilai transaksi ekonomi dari KTH, serta memperkuat peran penyuluh yang selama ini belum mendampingi KTH,” ujar Indra Exploitasia.

Saat ini, total jumlah penyuluh kehutanan (PK) di Sulawesi Tengah mencapai 226 orang. 

Jumlah ini terdiri dari 90 PK ASN lingkup dinas, 45 PK ASN lingkup UPT, 85 PKSM, dan enam PKS. 

Baca juga: Kasus Pungli di SMAN 5 Palu, Inspektorat Mulai Turun Tangan

Namun, Indra mengakui bahwa jumlah tersebut belum sebanding dengan kebutuhan di lapangan. Idealnya, satu penyuluh mendampingi satu kelompok tani hutan.

“Kami sudah membuat analisis kebutuhan, dan idealnya satu penyuluh mendampingi satu kelompok tani hutan. Karena itu, kami akan terus berkoordinasi dengan KemenPAN-RB agar bisa membuka formasi tambahan,” jelasnya.

Menanggapi hal itu, Anggota Komisi IV DPR RI Elvina Esther Pelealu berkomitmen memperjuangkan peningkatan kesejahteraan para penyuluh.

“Kami di Komisi IV DPR RI selalu berupaya memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan para penyuluh. Kami berkomitmen mendorong Kementerian Kehutanan agar penyuluh mendapat peningkatan kesejahteraan, baik untuk DOP, kebutuhan seragam, buku harian, maupun perlengkapan lainnya,” tegas Elvina.

Ia menambahkan, dengan adanya penambahan anggaran Kementerian Kehutanan sekitar 21,4 persen untuk tahun anggaran 2026, hal ini menjadi dasar kuat untuk memperjuangkan aspirasi para penyuluh, baik di Sulawesi Tengah maupun secara nasional. 

Upaya tersebut sejalan dengan peningkatan kapasitas penyuluh melalui uji kompetensi yang dilakukan BP2SDM setiap tahunnya. (*)