DPRD Nilai Konflik Relokasi Pasar Sentral Parigi Akibat Minim Diskusi dengan Pedagang

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Abdul Humul Faaiz

TRIBUNPALU.COM, PARIMO – Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Parigi Moutong, Irawati, menilai polemik relokasi pedagang Pasar Sentral Parigi terjadi akibat kurangnya komunikasi antara pengelola pasar dan pedagang.

Ia mengatakan, kepala pasar seharusnya rutin memperbarui data pedagang agar proses penataan lebih terarah dan tidak menimbulkan gesekan.

“Kalau datanya diperbarui tiap bulan, akan terlihat jumlah pedagang aktif, baik harian, mingguan, maupun bulanan,” ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan beberapa waktu lalu.

Baca juga: Kota Palu dan Maros Wakili Sulawesi Raih Penghargaan Nasional di Rakornas TPAKD 2025

Menurutnya, data tersebut penting sebagai dasar dalam penyusunan desain penataan (by design) agar setiap pedagang menempati lokasi sesuai jenis dagangannya.

“Saya pernah lihat pasar yang tertata rapi, sayur di satu tempat, ikan di satu tempat, buah pun di tempat tersendiri. Jadi pembeli juga nyaman,” kata Irawati.

Ia menyarankan agar kepala pasar membuat kartu bagi setiap pedagang untuk membedakan jenis dan kategori dagangan.

Dengan cara itu, kata dia, pengelola pasar dapat menghindari perselisihan yang sering muncul akibat tumpang tindih tempat jualan.

Baca juga: Gempa M 7,4 Kembali Guncang Filipina, Delapan Orang Tewas

“Biasa itu yang bikin ribut karena ada pedagang datang tiba-tiba, padahal tempat itu sudah ada yang tempati,” ujarnya.

Irawati juga meminta kepala pasar lebih aktif mendengarkan keluhan pedagang sebelum mengambil keputusan pemindahan.

“Kalau kepala pasar tanya langsung ke pedagang, pasti tahu apa yang mereka keluhkan dan bisa cari solusi,” ujarnya.

Ia menekankan pentingnya membangun hubungan dialogis antara pemerintah dan pedagang agar tercipta suasana pasar yang kondusif.

“Pemerintah harus dengar juga keluh kesah pedagang. Mereka cari uang, kita di kantor juga cari uang,” kata dia.