Bupati Parigi Moutong: Secara Pribadi Saya Tidak Ingin Ada Tambang di Daerah Ini

Ia menambahkan, kunci pengelolaan tambang terletak pada penataan wilayah yang tepat agar tidak merusak lingkungan.

Erwin menilai penting menentukan wilayah mana yang boleh ditambang dan mana yang harus dilindungi.

“Inilah yang harus kita atur dengan baik, mana wilayah yang boleh, mana yang tidak boleh,” tegasnya.

Erwin juga menyampaikan bahwa proses pengusulan wilayah pertambangan harus melibatkan DPRD Parigi Moutong.

Ia ingin pembahasan dilakukan bersama agar keputusan yang diambil dapat disepakati semua pihak.

Baca juga: MTQ ke-43 Kabupaten Toli-Toli Dibuka, Bupati Toli-Toli Apresiasi Semangat Gotong Royong

“Saya sudah sampaikan ke Ketua DPRD dan Wakil Ketua di Jakarta kemarin, saya ingin pengusulan ini melibatkan teman-teman DPR,” katanya.

Menurutnya, semakin banyak pihak yang terlibat, maka keputusan yang dihasilkan akan semakin komprehensif dan transparan.

Erwin juga menyoroti dampak pencabutan usulan wilayah pertambangan (WP) seluas 335 ribu hektare oleh Kementerian ESDM.

Ia menjelaskan, setelah pencabutan itu, seluruh wilayah Parigi Moutong kembali masuk sebagai area pertambangan.

Baca juga: Asisten III Afridin Buka kegitan Konsultasi Publik Penyusunan RDTR Morowali

“Dengan dicabutnya usulan kemarin, seluruh wilayah Parigi Moutong masuk dalam wilayah pertambangan,” ujarnya.

Erwin mengaku sudah meminta agar peta wilayah pertambangan di tingkat provinsi segera dibuka dan dikaji bersama.

Menurutnya, langkah ini penting agar penentuan wilayah tambang di Parigi Moutong tidak menimbulkan masalah baru.

“Saya minta dibukakan petanya di provinsi, ini harus kita bicarakan bersama dan dikaji,” tandasnya. (*)