Parigi Moutong Hari Ini

Bupati Parigi Moutong Sebut Banyak Guru TK Terpaksa Daftar Guru SD karena Tak Ada Formasi

Menurutnya, situasi ini membuat banyak guru TK akhirnya berpindah jenjang setelah dinyatakan lulus sebagai PPPK guru SD.

|
Penulis: Abdul Humul Faaiz | Editor: Fadhila Amalia
HANDOVER
SOROTI KETIMPANGAN - Bupati Parigi Moutong, Erwin Burase mengungkapkan adanya ketimpangan penempatan guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di wilayahnya. 

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Abdul Humul Faaiz

TRIBUNPALU.COM, PARIGI MOUTONG – Bupati Parigi Moutong, Erwin Burase mengungkapkan adanya ketimpangan penempatan guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di wilayahnya.

Ia menyebut, ketimpangan itu terjadi karena pada rekrutmen sebelumnya, formasi guru taman kanak-kanak (TK) tidak dibuka, sementara formasi guru sekolah dasar (SD) tersedia.

“Banyak guru TK terpaksa daftar formasi guru SD karena hanya itu yang dibuka,” kata Erwin Burase di saat rapat paripurna DPRD beberapa waktu lalu.

Baca juga: Bupati Parigi Moutong Sebut Banyak Guru TK Terpaksa Daftar Guru SD karena Tak Ada Formasi

Menurutnya, situasi ini membuat banyak guru TK akhirnya berpindah jenjang setelah dinyatakan lulus sebagai PPPK guru SD.

“Begitu mereka diterima, sekolah TK kekurangan guru,” ujarnya.

Erwin menjelaskan, keputusan formasi tersebut merupakan kewenangan pemerintah pusat melalui kementerian terkait.

Pemerintah daerah hanya mengikuti sesuai kebutuhan yang disetujui.

“Kita di daerah tinggal melaksanakan, formasi ditetapkan oleh pusat,” jelasnya.

Baca juga: Bupati Morowali Ingatkan Kepala Desa: Jabatan adalah Amanah untuk Rakyat

Ia menilai, kebijakan formasi yang tidak seimbang berdampak pada distribusi tenaga pendidik di Parigi Moutong.

Beberapa sekolah dasar kini kelebihan tenaga guru, sedangkan banyak taman kanak-kanak justru kekurangan pengajar tetap.

“Ada sekolah yang kelebihan guru PPPK, tapi ada juga yang kekurangan karena masalah formasi,” ungkapnya.

Bupati menegaskan, kondisi tersebut menjadi perhatian serius pemerintah daerah karena menyangkut pemerataan mutu pendidikan.

“Kita harus memastikan semua jenjang pendidikan, termasuk TK, mendapat tenaga pengajar yang cukup,” kata Erwin.

Ia menyebut, pemerintah daerah sudah menyampaikan laporan dan permohonan kepada kementerian agar diberi kewenangan mengatur distribusi PPPK sesuai kebutuhan lapangan.

Baca juga: Bupati Iksan: Program Pendidikan, Kesehatan, dan Infrastruktur Morowali Selaraskan dengan Kebutuhan

Halaman 1/2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved