Bupati Parigi Moutong Sebut Banyak Guru TK Terpaksa Daftar Guru SD karena Tak Ada Formasi

“Kita sudah menyurat ke kementerian agar daerah diberi kewenangan untuk mengatur penempatan,” ucapnya.

Selain itu, Erwin mengatakan pihaknya juga menerima ratusan permohonan pindah tugas dari PPPK di sektor pendidikan.

Sebagian besar permohonan itu datang dari pegawai yang merasa penempatan mereka tidak sesuai dengan jarak tempat tinggal atau bidang keahlian.

“Yang masuk ke saya sudah ratusan surat dari PPPK yang ingin pindah, tapi kita belum bisa mengizinkan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, larangan mutasi tersebut tertuang dalam klausul kontrak kerja yang menegaskan PPPK tidak dapat dipindahkan selama masa perjanjian masih berlaku.

“Berdasarkan aturan, belum membolehkan kepada kita untuk memindahkan PPPK,” tegasnya.

Erwin menambahkan, jika pemerintah pusat sudah memberikan izin mutasi, Pemkab Parigi Moutong akan melakukan pendataan ulang untuk memastikan pemerataan pegawai berjalan seimbang.

Baca juga: Enos Dorong Penyelesaian Sanggahan Hasil Seleksi PPPK, 15 Penyanggah di Sigi Cabut Keberatan

“Kalau nanti sudah bisa, tentu kita akan melakukan penertiban dan pendataan,” katanya.

Menurutnya, kebijakan penempatan PPPK ke depan harus mempertimbangkan kondisi nyata di lapangan agar tidak terjadi kekosongan tenaga di satu sekolah dan penumpukan di sekolah lain.

“Kalau daerah diberi kewenangan, kita bisa lebih menyesuaikan dengan kebutuhan pendidikan,” pungkasnya.(*)