Aristan: Evaluasi APBD Perubahan 2025 Rampung, DPRD Lanjutkan Pembahasan Bersama Pemprov Sulteng

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Zulfadli

TRIBUNPALU.COM, PALU - Wakil Ketua I DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Aristan, memastikan bahwa proses evaluasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah rampung dan siap ditindaklanjuti.

Menurut Aristan, hasil evaluasi tersebut telah ditetapkan Kemendagri pada Rabu (22/10/2025) lalu, dan dalam waktu dekat DPRD bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah akan kembali melakukan pembahasan lanjutan.

"Saat ini sudah selesai evaluasi oleh Kemendagri tentang APBD Perubahan Tahun 2025 dan sudah ditetapkan tanggal 22 Oktober lalu. Insya Allah dalam waktu dekat ini akan dibahas kembali bersama antara DPRD dan Pemerintah Provinsi,” ujar Aristan kepada TribunPalu.com, saat dihubungi, Sabtu (8/11/2025).

Baca juga: Peringatan HKN ke-61, Dinas Kesehatan Buol Gelar Turnamen Fun Football Antar OPD

Ia menjelaskan, hasil evaluasi Kemendagri turut memuat sejumlah indikator makro pembangunan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan APBD Perubahan 2025. 

Di antaranya proyeksi inflasi sebesar 2,5–3,0 persen, pertumbuhan ekonomi 8,26–12,9 persen, tingkat kemiskinan 10,50–10,90 persen, pengangguran terbuka 2,25–3,0 persen, serta indeks gini ratio 0,298–0,302.

“Fokus pembangunan tahun ini diarahkan untuk mendukung pelayanan publik dan pencapaian program Asta Cita guna mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen,” jelasnya.

Baca juga: Menteri ATR/BPN Nusron Wahid: Pelayanan Pertanahan Harus Sesuai Karakter Generasi Muda

Lebih lanjut, DPRD menilai Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah menyiapkan sejumlah strategi untuk meningkatkan pendapatan daerah, di antaranya melalui optimalisasi pajak, peningkatan PAD, serta pemanfaatan potensi sektor ekonomi lokal seperti pariwisata, pertanian, dan perikanan.

Selain penguatan pendapatan, pemerintah daerah juga akan fokus membenahi infrastruktur jalan, transportasi, dan fasilitas pelayanan umum untuk memperkuat konektivitas dan menarik investasi ke wilayah Sulteng.

“Pemerintah provinsi ingin memastikan pembangunan infrastruktur berjalan seiring dengan peningkatan layanan publik, agar berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat,” ujar Aristan.

Baca juga: Wagub Sulteng Buka Turnamen Domino “Berani Sehat” Cup 2025

Ia menambahkan, pada aspek belanja daerah, penyusunan APBD Perubahan 2025 diarahkan pada sektor-sektor prioritas, yakni pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pemberdayaan masyarakat. 

DPRD juga menekankan pentingnya penerapan anggaran berbasis kinerja agar setiap rupiah yang dikeluarkan memberi hasil yang terukur.

“Evaluasi juga menekankan efektivitas pembiayaan daerah. Setiap alokasi anggaran harus bisa menunjukkan hasil dan manfaatnya bagi masyarakat,” tegasnya.

Dari hasil evaluasi Kemendagri, disebutkan pula bahwa rata-rata tren alokasi anggaran sejak 2023 berada di kisaran 56,94 persen. 

Baca juga: Wagub Sulteng Buka Turnamen Domino “Berani Sehat” Cup 2025

Karena itu, DPRD menyarankan pemerintah provinsi untuk terus melakukan efisiensi anggaran dan evaluasi kinerja program.

Kemendagri juga merekomendasikan agar pemerintah daerah memperkuat hilirisasi sumber daya alam (SDA) dan memperluas program pendidikan vokasi serta pelatihan keterampilan tenaga kerja, khususnya untuk kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus di Sulawesi Tengah.

Menanggapi kebijakan nasional terkait pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD), Aristan mengakui hal itu berdampak terhadap kemampuan fiskal daerah. 

Meski begitu, ia tetap optimistis target pembangunan dan pelayanan publik di Sulteng dapat berjalan sesuai rencana.

Baca juga: Pemkab Buol Siapkan Perizinan Produk Nata De Coco untuk Perluasan Pasar

“Kebijakan TKD tentu berpengaruh pada APBD kita, tetapi kami tetap optimis semua bisa dijalankan dengan baik untuk mengoptimalkan pembangunan dan pelayanan masyarakat Sulawesi Tengah,” tandas Aristan.

Sebelumnya, DPRD Sulteng telah menggelar Rapat Paripurna pada Senin (4/8/2025) lalu untuk membahas Raperda Perubahan APBD 2025 bersama jajaran Pemerintah Provinsi. 

Dalam rapat tersebut, Wakil Gubernur Sulteng Reny Lamadjido menyampaikan bahwa total belanja daerah naik sebesar Rp308,21 miliar atau 6,91 persen dibandingkan APBD awal tahun berjalan.

Dengan tuntasnya evaluasi oleh Kemendagri, DPRD dan Pemerintah Provinsi Sulteng kini bersiap melanjutkan pembahasan tahap akhir sebelum pelaksanaan program prioritas di tahun anggaran 2025. (*)