Perketat Pengawasan Tambang di Morowali, TNI Gelar Latihan Komando Gabungan di Bahodopi

Pelaksanaan latihan ini juga selaras dengan arahan strategis Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya pengamanan berlapis di Kabupaten Morowali.

Presiden menginstruksikan TNI untuk memperketat pemantauan dan melakukan langkah pemblokiran pada kawasan tambang tertentu, guna memastikan seluruh aktivitas berlangsung secara transparan dan terawasi.

Sidak Tambang Ilegal

Sebelum latihan itu digalakkan TNI, Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin serta Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menggelar penertiban tambang nikel ilegal di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah (Sulteng).

Ketua Pengarah Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) itu turun langsung meninjau penertiban aktivitas tambang ilegal di dalam kawasan hutan.

Peninjauan dilakukan di lokasi penambangan PT Bumi Morowali Utama (BMU) yang berada di Kecamatan Bungku Pesisir, tepatnya di area yang teridentifikasi sebagai kawasan hutan produksi terbatas. 

Di lokasi tersebut, rombongan Menhan menemukan bukaan tambang yang tidak dilengkapi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) atau Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH).

Satgas pun langsung memerintahkan penutupan area yang tidak memiliki izin resmi serta tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Dalam peninjauan tersebut, Menhan menegaskan bahwa negara hadir untuk memastikan pengelolaan sumber daya alam dilakukan secara sah dan bertanggung jawab.

“Kita melihat dari dekat apa kegiatan Satgas dalam rangka penutupan kawasan hutan, khususnya pertambangan yang tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan,” ujarnya.

Baca juga: Potensi Denda Capai Rp2,35 Triliun, Satgas PKH Tegaskan Penertiban Tambang Ilegal di Hutan Morowali

Menhan menekankan, pemerintah akan bersikap tegas dan tidak ada toleransi bagi kegiatan pertambangan tanpa izin.

“Ini adalah kehadiran negara untuk melakukan penutupan terhadap semua kegiatan-kegiatan yang ilegal. Yang legal kita dorong supaya tetap ada produksi. Kemudian yang ilegal ini, negara akan menegakkan ketentuan-ketentuan yang benar,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa penertiban ini bukan hanya soal kepatuhan hukum, tetapi juga untuk menjaga kelestarian lingkungan serta kepastian tata kelola pertambangan yang benar di daerah.(*)