Perketat Pengawasan Tambang di Morowali, TNI Gelar Latihan Komando Gabungan di Bahodopi

TRIBUNPALU.COM, MOROWALI - Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin bersama Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto memimpin Latihan Komando Gabungan (Kogab) TNI yang terintegrasi di kawasan Bandara PT IMIP, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah.

Latihan gabungan tiga matra TNI itu berlangsung sejak 19 November 2025.

Kegiatan itu diawali dengan aksi tiga Jet tempur Sukhoi Su-27/30 mendaratkan paksa (force down) pesawat asing yang memasuki wilayah udara nasional tanpa izin. 

Dalam simulasi force down itu, tiga Sukhoi Su-27/30 dari Skadron Udara 11 Lanud Sultan Hasanuddin mengejar pesawat asing (Lasa X) yang terdeteksi melanggar batas kedaulatan udara Indonesia.

Ketiga pesawat tempur itu kemudian menjalankan seluruh prosedur sesuai aturan pertahanan udara nasional.

Baca juga: Viral Video Penerjun Payung Gagal Lebarkan Parasut di Langit Bahodopi Morowali

Dengan manuver presisi dan komunikasi terukur, unsur TNI AU memastikan pesawat asing diarahkan untuk mendarat di fasilitas udara yang aman.

Setibanya di darat, unsur Satpomau bersama prajurit Korpasgat bergerak cepat melakukan pengamanan ketat di sekitar lokasi pendaratan.

Pemeriksaan awal terhadap pesawat dan awaknya dilakukan secara menyeluruh, sebelum proses pendalaman intelijen dilanjutkan untuk memastikan tujuan dan latar belakang penerbangan tersebut.

Seluruh hasil pemeriksaan diserahkan kepada komando atas untuk penanganan lanjutan sesuai prosedur.

Di hari kedua, Kamis (20/11/2025), TNI AL mengerahkan dua unsur kapal perang, yaitu KRI Bung Hatta-370 dan KRI Panah-626, untuk mendukung pelaksanaan Latihan Integrasi TNI yang digelar di perairan Morowali.

Latihan itu juga ditinjau langsung Menteri Pertahanan RI Jenderal TNI (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, dan Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Laut (Wakasal) Laksdya TNI Erwin S Aldedharma.

Dalam latihan itu TNI AL berfokus pada operasi maritim, khususnya penyekatan, pengejaran, pemeriksaan, dan penggeledahan kapal sasaran.

Dalam skenarionya, KRI Bung Hatta-370 dan KRI Panah-626 berperan sebagai unsur sekat yang menempati sektor operasi untuk menghadapi simulasi pergerakan kapal MV Jefry-88 yang digambarkan melakukan manuver berbahaya dan berupaya menerobos blokade.

Baca juga: Daftar Proyeksi TKD 2026 Se-Sulteng, Banggai dan Morowali Berpotensi Paling Terdampak

Kedua unsur TNI AL tersebut melaksanakan sejumlah prosedur penting, mulai dari commcheck, penempatan sektor, aksi komunikasi terhadap kapal target, hingga pelaksanaan Peran Tempur Bahaya Permukaan dan pengerahan Tim VBSS (Visit, Board, Search, and Seizure).

Dalam simulasi itu, MV Jefry-88 berhasil dihentikan, kemudian dikuasai Tim VBSS melalui tahapan clearing area hingga boarding.

Pelaksanaan latihan ini juga selaras dengan arahan strategis Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya pengamanan berlapis di Kabupaten Morowali.

Presiden menginstruksikan TNI untuk memperketat pemantauan dan melakukan langkah pemblokiran pada kawasan tambang tertentu, guna memastikan seluruh aktivitas berlangsung secara transparan dan terawasi.

Sidak Tambang Ilegal

Sebelum latihan itu digalakkan TNI, Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin serta Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menggelar penertiban tambang nikel ilegal di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah (Sulteng).

Ketua Pengarah Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) itu turun langsung meninjau penertiban aktivitas tambang ilegal di dalam kawasan hutan.

Peninjauan dilakukan di lokasi penambangan PT Bumi Morowali Utama (BMU) yang berada di Kecamatan Bungku Pesisir, tepatnya di area yang teridentifikasi sebagai kawasan hutan produksi terbatas. 

Di lokasi tersebut, rombongan Menhan menemukan bukaan tambang yang tidak dilengkapi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) atau Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH).

Satgas pun langsung memerintahkan penutupan area yang tidak memiliki izin resmi serta tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Dalam peninjauan tersebut, Menhan menegaskan bahwa negara hadir untuk memastikan pengelolaan sumber daya alam dilakukan secara sah dan bertanggung jawab.

“Kita melihat dari dekat apa kegiatan Satgas dalam rangka penutupan kawasan hutan, khususnya pertambangan yang tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan,” ujarnya.

Baca juga: Potensi Denda Capai Rp2,35 Triliun, Satgas PKH Tegaskan Penertiban Tambang Ilegal di Hutan Morowali

Menhan menekankan, pemerintah akan bersikap tegas dan tidak ada toleransi bagi kegiatan pertambangan tanpa izin.

“Ini adalah kehadiran negara untuk melakukan penutupan terhadap semua kegiatan-kegiatan yang ilegal. Yang legal kita dorong supaya tetap ada produksi. Kemudian yang ilegal ini, negara akan menegakkan ketentuan-ketentuan yang benar,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa penertiban ini bukan hanya soal kepatuhan hukum, tetapi juga untuk menjaga kelestarian lingkungan serta kepastian tata kelola pertambangan yang benar di daerah.(*)