Fraksi PDI Perjuangan Minta Pemda Donggala Optimalkan PAD dari Sektor Pariwisata

Laporan Wartawan TribunPalu, Misna Jayanti

TRIBUNPALU.COM, DONGGALA - Fraksi PDI Perjuangan DPRD Donggala menyoroti sejumlah sektor strategis setelah mendengar jawaban Bupati Donggala atas pengantar nota keuangan Rancangan APBD 2026. 

Evaluasi tersebut terutama menyangkut penguatan pendapatan daerah dan efektivitas belanja publik.

Hal itu diungkapkan Anggota Fraksi PDI Perjuangan, Jinurain Lamakatutu usai rapat paripurna jawaban Bupati Donggala atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap pengantar nota keuangan atas rancangan APBD Kabupaten Donggala tahun anggaran 2026. Jumat (21/11/2025).

"Fraksi PDI Perjuangan mengapresiasi jawaban Bupati, tetapi ada sejumlah sektor yang harus dioptimalkan agar memberikan dampak nyata bagi PAD," ujarnya kepada TribunPalu.com Senin (24/11/2025).

Baca juga: Polres Parigi Moutong Siagakan Petugas di Kantor Desa Torue

Ia menyoroti sektor pariwisata yang dinilai belum dimanfaatkan secara maksimal, mulai dari perencanaan destinasi, koordinasi antarinstansi, hingga peningkatan kualitas sarana prasarana dan kejelasan skema retribusi. 

"Pemda bisa mulai menyusun masterplan pengembangan destinasi pariwisata, perkuat sinergi antar dinas, pelaku wisata dan masyarakat, juga meningkatkan fasilitas dan perjelas skema retribusinya," ungkap Jinurain. 

Menurutnya, potensi besar Donggala harus dikelola lebih terarah agar memberi kontribusi signifikan bagi kas daerah.

Selain itu, Jinurain juga menegaskan pentingnya penertiban sektor pertambangan, khususnya galian C, yang selama ini belum memberikan pemasukan optimal.

Baca juga: Tim Monev Apresiasi Workshop Lingkao, Sebut Jadi Titik Awal Pemajuan Pengetahuan Tradisional Kaili

"Sektor pertambangan, terutama galian C, berkontribusi signifikan terhadap PAD, namun pajaknya belum optimal," jelasnya.

Ia menyebut perlunya pengawasan ketat terhadap tambang ilegal, penerapan pencatatan digital, peninjauan tarif pajak, serta koordinasi intensif dengan aparat penegak hukum untuk mencegah kebocoran PAD. 

Penataan retribusi pasar juga menjadi perhatian Fraksi PDI Perjuangan. 

Mereka menilai pendataan pedagang, penerapan sistem pembayaran non-tunai, revitalisasi pasar tradisional, dan peningkatan kapasitas petugas pemungut retribusi sangat diperlukan untuk memperbaiki tata kelola pendapatan daerah.