Alfres Tonggiroh: PDIP Tegaskan Posisi Penyimbang, Tolak Pilkada Lewat DPRD

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Abdul Humul Faaiz

TRIBUNPALU.COM, PARIGI MOUTONG - PDI Perjuangan (PDIP) resmi menyatakan tidak bergabung dalam barisan pendukung pemerintah dan memilih berada di posisi penyeimbang.

Sikap politik tersebut merupakan keputusan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I PDIP Tahun 2026 sebagai upaya menjaga demokrasi tetap berjalan sesuai prinsipnya.

Keputusan itu ditegaskan oleh Ketua DPC PDIP Parigi Moutong, Alfres Masboy Tonggiroh.

Ia menegaskan seluruh kader PDIP, termasuk di daerah, wajib menjalankan keputusan partai secara konsisten.

Sebagai kader PDIP, harus tegak lurus dengan keputusan partai sebagai bagian dari menjaga hak-hak demokrasi rakyat.

"Hak rakyat untuk memilih pemimpinnya tidak boleh dirampas,” ujar Alfres saat dihubungi melalui sambungan telepon, Rabu (14/1/2026).

Baca juga: Silaturahmi Kapolresta Palu dengan Ketua Utama Alkhairaat Sebagai Upaya Pemberantasan Narkoba

Ketua DPRD Parigi Moutong itu juga menilai wacana pengembalian sistem pemilihan kepala daerah melalui DPRD sebagai kemunduran demokrasi.

Menurutnya, Indonesia telah melalui perjalanan panjang demokrasi hingga akhirnya memberikan hak memilih langsung kepada rakyat.

Ia menilai pemilihan langsung merupakan hak mendasar yang harus dipertahankan di tengah berbagai persoalan yang dinilai telah menggerus hak-hak rakyat lainnya.

Karena itu, PDIP secara tegas menolak pilkada melalui DPRD sebagaimana hasil Rakernas I 2026.

Alfres menegaskan sikap tersebut bersifat final dan mengikat seluruh struktur partai.

Baca juga: Polresta Palu Berhasil Ungkap Kasus Pencurian Brankas, Kerugian Capai Rp110 Juta

PDIP, kata dia, akan tetap menjalankan peran sebagai kekuatan penyeimbang, terlepas dari hasil akhir pembahasan politik di tingkat nasional.

Ia juga menyebut sejumlah survei nasional menunjukkan mayoritas masyarakat masih menginginkan pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung.

Penolakan terhadap wacana tersebut bahkan disebut muncul di tingkat akar rumput partai-partai koalisi pemerintah. (*)