Alasan Pansus DPRD Sulteng Minta Pemprov Evaluasi Berani Cerdas dan Sehat

3. Mitigasi Risiko Kebijakan "Berani Sehat" dan Keberlanjutan Jaminan Kesehatan

Pemerintah Provinsi harus segera merumuskan solusi konkret atas akumulasi hutang BPJS mandiri masyarakat.

Pola penanganan medis hanya dengan KTP tanpa penyelesaian status kepesertaan BPJS yang menunggak berpotensi menjadi "bom waktu" bagi anggaran daerah di masa depan.

Pansus harus mendorong pemerintah provinsi untuk memastikan bahwa Program Berani Sehat tidak berjalan sendiri secara parsial (out of pocket dari APBD), melainkan harus terintegrasi dalam skema Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Baca juga: 141 Ribu Warga Sulteng Terlayani Program BERANI Sehat

Hal ini penting untuk mencegah terjadinya beban ganda atau kegagalan klaim yang justru akan merugikan fasilitas kesehatan (RSUD).

​Perlu dilakukan validasi data yang presisi mengenai jumlah masyarakat yang memiliki tunggakan.

Selain itu, diperlukan edukasi kepada masyarakat bahwa kebijakan ini adalah jaring pengaman sementara, bukan penghapusan kewajiban kepesertaan BPJS, agar tidak terbentuk mentalitas pengabaian iuran yang dapat merusak ekosistem jaminan kesehatan nasional di Sulawesi Tengah.

Pansus wajib mengevaluasi sejauh mana kemampuan daerah dalam menanggung biaya pengobatan masyarakat yang menunggak tersebut, guna menjamin operasional Rumah Sakit tetap terjaga dan tidak terjadi defisit layanan akibat piutang yang tidak tertagih oleh penyedia layanan kesehatan.

Fraksi PKB dan Demokrat Protes

Fraksi Demokrat dan PKB di DPRD Sulteng memprotes usulan Pansus LKPJ untuk pengentian sementara Berani Sehat dan Berani Cerdas.

Ketua Fraksi PKB DPRD Sulteng Muhammad Safri, menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh program unggulan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, khususnya Beasiswa Berani Cerdas dan layanan kesehatan Berani Sehat.

Ia secara tegas menolak usulan penghentian sementara kedua program tersebut.

Menurut Safri, Program Berani Cerdas dan Berani Sehat merupakan langkah strategis pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tengah. 

Ia menilai, keberlanjutan program justru harus dijaga sambil terus dilakukan penyempurnaan.

“Program ini memiliki tujuan yang sangat mulia dan menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat. Yang perlu dilakukan adalah penguatan dan evaluasi bertahap, bukan penghentian,” ucap Safri.

Baca juga: Ini Tahapan Seleksi Paskibraka Donggala 2026