Sulteng Hari Ini
Alasan Pansus DPRD Sulteng Minta Pemprov Evaluasi Berani Cerdas dan Sehat
Jika usulan itu dikabulkan DPRD, maka program Berani Cerdas dan Berani Sehat harus terhenti sementara waktu.
Safri menekankan bahwa Beasiswa Berani Cerdas hadir untuk memberikan akses pendidikan yang lebih luas bagi masyarakat kurang mampu, mulai dari jenjang SMA, SMK, SLB hingga perguruan tinggi.
Program ini juga membawa visi besar “Satu Rumah Satu Sarjana” sebagai upaya nyata memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan.
“Ini bukan sekadar bantuan pendidikan, tetapi investasi jangka panjang bagi masa depan daerah. Dengan mencetak lebih banyak sarjana dari keluarga kurang mampu, kita sedang membangun fondasi kemajuan Sulawesi Tengah,” jelasnya.
Sementara itu, terkait program BERANI Sehat, Safri menilai kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mewujudkan Universal Health Coverage (UHC) di Sulawesi Tengah.
Program ini bertujuan memastikan seluruh masyarakat mendapatkan akses layanan kesehatan yang adil, merata, dan berkualitas.
“Semangat utama BERANI Sehat adalah menghadirkan keadilan dalam layanan kesehatan. Ini langkah maju yang harus kita jaga bersama. Evaluasi boleh, tetapi jangan sampai mengorbankan kepentingan masyarakat luas,” ujarnya.
Anggota Fraksi Demokrat Samiun L Agi juga menyesalkan usulan penghentian Program Berani Cerdas dan Porgram Berani Sehat.
Ia menilai Berani Cerdas dan Berani Sehat tak bisa dihentikan sementara begitu saja.
Mengingat ini menyangkut kebutuhan publik, terutama masyarakat kecil yang selama ini susah untuk berobat karenak terkendala biaya.
"Sungguh sangat disayangkan pernyataan penghentian," ujar Samiun.
Harusnya, kata dia, sebagai wakil rakyat ikut mendukung bukan sebaliknya.(*)
| Sindir Pernyataan Bupati Morut, Safri Tegaskan DBH Hak Daerah Bukan Belas Kasihan Pusat |
|
|---|
| Anwar Hafid Soroti 342 Ribu Hektare Lahan Sawit di Sulteng Beroperasi Tanpa HGU |
|
|---|
| Gubernur Sulteng Ungkap 63 Kasus Konflik Agraria, Dampak ke 9 Ribu KK |
|
|---|
| Konflik Lahan Sawit dan Pertambangan Jadi Sorotan Kunjungan Komisi II DPR RI di Sulteng |
|
|---|
| Gubernur Sulteng Ungkap 63 Kasus Konflik Agraria ke Komisi II DPR RI |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/palu/foto/bank/originals/parpurna-istimewa-dprd-sulteng-april-2025.jpg)